76 Persen Publik Dukung Perpu KPK, Pengamat: Semoga Jokowi Dengar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demo mahasiswa dari UNJ dan BEM SI di depan Gedung TVRI untuk menolak RKUHP dan pelemahan KPK pada Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M JULNIS FIRMANSYAH

    Demo mahasiswa dari UNJ dan BEM SI di depan Gedung TVRI untuk menolak RKUHP dan pelemahan KPK pada Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M JULNIS FIRMANSYAH

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik, Syamsuddin Haris, berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi membaca hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut mayoritas publik ingin presiden mengeluarkan Perpu KPK.

    "Ternyata apa yang kita gelisahkan juga menjadi kegelisahan publik mengenai KPK dan Perpu KPK. Mudah-mudahan hasil survei LSI ini menembus dinding Istana," kata Syamsuddin di Hotel Erian, Jakarta, Ahad, 6 Oktober 2019.

    Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia menunjukkan sebanyak 70,9 persen yang mengetahui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), menyatakan bahwa revisi tersebut melemahkan. Hanya 18 persen yang menyatakan bahwa revisi menguatkan lembaga antikorupsi itu.

    Syamsuddin mengaku berharap Jokowi ikut membaca dan mendengar hasil temuan tersebut. Apalagi, kata dia, survei juga menunjukkan bahwa 76,3 persen publik mendukung Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) KPK.

    "Kalau saja hasil survei teman-teman LSI ini bisa menembus dinding Istana, kita bisa optimis bahwa dalam jangka waktu tidak begitu lama, Presiden Jokowi bisa menerbitkan Perpu KPK," katanya.

    Revisi UU KPK yang baru disahkan, kata Syamsuddin, sudah jelas cacat prosedural dan substansi. Cacat prosedural karena dibahas secara tertutup, tergesa-gesa, dan tidak melibatkan KPK sebagai stakeholder utama yang diatur undang-undang tersebut.

    Sedangkan disebut cacat substansi karena dianggap bertentangan dengan visi Jokowi mengenai pemberantasan korupsi. Sebab itu, Syamsuddin menuturkan dibutuhkan perpu untuk memulihkan visi Jokowi untuk menguatkan KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.