1.010 Unit Bangunan Rusak Saat Kerusuhan Wamena

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengungsi asal Wamena, Papua yang diangkut menggunakan pesawat Hercules tiba di Lanud Pattimura, Ambon, Maluku, Rabu 2 Oktober 2019. Sebanyak 81 pengungsi eksodus tersebut transit selama satu malam di Ambon sebelum melanjutkan perjalanan dengan pesawat yang sama menuju Lanud Hasanuddin - Makassar, Lanud Ahmad Yani - Semarang, Halim Perdanakusuma - Jakarta dan Lanud Husein Sastranegara - Bandung. Mereka kembali ke daerah asal masing-masing pascakerusuhan di Wamena. ANTARAFOTO/izaac mulyawan

    Pengungsi asal Wamena, Papua yang diangkut menggunakan pesawat Hercules tiba di Lanud Pattimura, Ambon, Maluku, Rabu 2 Oktober 2019. Sebanyak 81 pengungsi eksodus tersebut transit selama satu malam di Ambon sebelum melanjutkan perjalanan dengan pesawat yang sama menuju Lanud Hasanuddin - Makassar, Lanud Ahmad Yani - Semarang, Halim Perdanakusuma - Jakarta dan Lanud Husein Sastranegara - Bandung. Mereka kembali ke daerah asal masing-masing pascakerusuhan di Wamena. ANTARAFOTO/izaac mulyawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua menyebut sebanyak 1.010 unit rumah, kantor, dan kendaraan yang dibakar maupun dirusak saat kerusuhan di Wamena pada 23 September 2019.

    Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengatakan jumlah itu sudah termasuk kios serta ruko milik penduduk. "Perumahan, kios, ruko dan kantor pemerintah itu sekitar 787 unit," kata Jhon pada Ahad, 6 Oktober 2019.

    Sementara itu, Jhon mengatakan ada 122 unit mobil dan 101 unit sepeda motor yang rusak.

    Bupati mengatakan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan ulang kantor dan rumah yang terbakar atau rusak.

    Mantan Wakil Bupati Jayawijaya dua periode ini memastikan sudah menyampaikan data kerusakan kepada pemerintah pusat. "Staf ahli sudah mengatakan ke Presiden, Gubernur dan kementerian terkait. Semua pelaporan sudah kami kirim," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.