Meski Dukung Perpu KPK, Gerindra Sarankan Jokowi Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diskusi bertajuk

    Diskusi bertajuk "Perpu KPK: Di Antara Desakan Publik dan Jepitan Partai Politik" yang dihadiri oleh narasumber mantan anggota Komisi Hukum DPR Taufiqulhadi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim, dan mantan Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta-Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menyarankan Presiden Joko Widodo mengundang pimpinan fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas kemungkinan merevisi kembali Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru disahkan. Supratman menilai legislative review tersebut merupakan cara terbaik menyikapi polemik UU KPK.

    "Sudah undang pimpinan DPR untuk melakukan rapat konsultasi, undang semua fraksi-fraksi. Beri masukan, mana poin-poin yang menjadi tuntutan publik kemudian dibicarakan bersama," kata Supratman seusai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2019.

    Gerindra sebenarnya membuka peluang mendukung jika Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang KPK jika substansinya seperti yang mereka inginkan. Supratman menyatakan bakal mendukung bila isi Perpu KPK itu mengoreksi mekanisme penunjukan Dewan Pengawas agar tidak hanya dipilih presiden.

    Namun menurut Supratman, menerbitkan perpu menimbulkan tarikan-tarikan politik yang tinggi. Apalagi, mayoritas partai pendukung Jokowi menyatakan menolak perpu.

    Jokowi sebenarnya sudah mengundang pimpinan partai koalisinya yang ada di DPR untuk bicara soal Perpu KPK pada Senin lalu, 30 September 2019. Supratman mengatakan Jokowi seharusnya juga mengundang partai-partai nonkoalisinya untuk diajak bicara. "Silakan undang semua. Jangan hanya kepada parpol koalisi tapi juga dengarkan partai oposisi," ujar Ketua Panitia Kerja Revisi UU KPK ini.

    Supratman juga menampik anggapan revisi kembali UU KPK memerlukan waktu lama. Dia menyebut perubahan itu dapat dilakukan dalam waktu sekejap asalkan sudah ada kesepakatan antara Presiden dan DPR ihwal substansinya.

    Mantan Ketua Badan Legislasi DPR ini mencontohkan revisi terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kata dia, revisi UU itu bisa dilakukan dalam waktu dua hari saja oleh Baleg DPR dan pemerintah. "Menurut saya yang elegan itu panggil fraksi-fraksi, bahas rapat konsultasi, lalu dijadwalkan legislative review. Minta tiga sampai empat hari selesai," ucapnya.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 283 Jenazah Dikuburkan dengan SOP Covid-19 di DKI Jakarta

    Anies Baswedan menyebut Dinas Kehutanan dan Pertamanan telah mengubur 283 jenazah dengan SOP Covid-19. Jumlah penguburan melonjak pada Maret 2020.