TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Wido Supraha mempertanyakan desakan Komisi Nasional Perempuan agar DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan atau RUU PKS.
"Jangan Komnas Perempuan bilang, eh anggota DPR, tunjukkan janjimu segera ketok palu. Ini RUU PKS dan RKUHP membutuhkan partisipasi publik tinggi. Enggak bisa buru-buru. Anda dikejar apa sih buru-buru?" kata Wido dalam diskusi bertajuk 'RUU PKS Berfaedahkah untuk Perempuan Indonesia?' di Perpustakaan Nasional, Jakarta pada Sabtu, 5 Oktober 2019.
Wido menjelaskan, RUU PKS merupakan kajian besar yang harus dilihat dari sudut pandang filosofis dan tak boleh terburu-buru. Dosen pascasarjana UIKA Bogor itu menyebut naskah akademik yang digunakan dalam RUU PKS berfalsafah paham feminisme.
"Ini teori feminisme. Anda harus belajar feminisme itu apa, latar belakangnya apa. Karena itu ruh RUU PKS," ujarnya.
Untuk itu dia tegas menolak RUU yang tidak berbasis pada sila pertama Pancasila, apalagi yang berlandaskan paham feminisme. "Kalau komnas mau mengkaji, hendaknya mengkaji dari perspektif lengkap," katanya.
MUI menyarankan, kajian itu mesti mengundang pemuka agama dan pemikir yang berada di luar wilayah feminisme, serta budayawan. "Pada akhirnya dunia ini pertarungan world view. Anda mau pakai agama atau pakai spekulasi filosofis barat?" kata Wido.
