TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menuding demo mahasiswa menolak Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) diorganisasi oleh kelompok pejuang keadilan sosial atau social justice warrior (SJW).
"Mereka-mereka inilah yang sekarang mengorkestrasi sebuah situasi kemudian mahasiswa turun ke jalan dan sebagainya," kata Taufiqulhadi seusai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2019.
Mantan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini juga menuding kelompok SJW ini yang mendorong-dorong Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang KPK atau Perpu KPK. Menurut dia, Perpu KPK tak bisa diterbitkan selama UU hasil revisi juga belum berlaku.
UU KPK hasil revisi baru akan diundangkan setelah ditandatangani presiden atau 30 hari setelah disahkan. Taufiqulhadi pun menuding orang-orang yang mendesak penerbitan Perpu KPK itu hanya ingin menjebak Jokowi.
"Untuk apa dijebak? Itu agar mereka untuk ingin mendorong presiden keluarkan perpu tersebut, agar mereka bisa melecehkan kemudian. Ini coba lihat presiden, bertindak tidak sesuai peraturan yang ada," ujar salah satu pengusul revisi UU KPK ini.
Selanjutnya, Taufiqulhadi menyebut para pejuang keadilan sosial atau SJW sebagai orang-orang tak bernegara. Mereka, ujarnya, tinggal berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Dia juga menuding para SJW tak memiliki kepedulian terhadap Indonesia seperti halnya para politikus atau warga negara lainnya.
"Kelompok ini (SJW) adalah kelompok yang stateless sebetulnya. Mereka kalau ada kasus di Indonesia akan berada di Indonesia, kalau misalnya besok di Malaysia pergi ke Malaysia. Kalau ada di Hong Kong pergi ke sana. Mereka perspektifnya HAM saja, HAM universal," ucapnya.
Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, perwakilan mahasiwa yang berdemonstrasi menegaskan aksinya tak ditunggangi kepentingan siapa pun. Mereka mengaku turun ke jalan karena adanya kegelisahan yang sama ihwal sejumlah rancangan undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR.
