Jokowi Tambah 60 Jabatan Perwira Tinggi Baru di TNI

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. Masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla segera berakhir. Jokowi bersama Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden-wapres periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. Masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla segera berakhir. Jokowi bersama Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden-wapres periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan menambah 60 jabatan perwira tinggi baru untuk TNI. Hal ini disampaikan saat Jokowi memberikan sambutan di hari ulang tahun ke-74 TNI, yang digelar di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 5 Oktober 2019.

    "Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme TNI. Pemerintah telah menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru untuk mengoptimalkan peran prajurit," kata Jokowi.

    Menurut Jokowi, Pemerintah juga sedang melakukan harmonisasi rancangan Perpres tentang Organisasi TNI. Dalam Perpres ini, Pemerintah menambah lebih dari 450 posisi baru untuk perwira pangkat kolonel dan 300 lebih posisi baru untuk perwira tinggi TNI.

    Langkah ini sejalan dengan penambahan alokasi anggaran pertahanan menjadi Rp 131 triliun pada 2020 mendatang. Angka ini naik dari anggaran 2019 yang sebesar Rp 121 triliun. Selain itu, Jokowi mengatakan pemerintah juga akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen pada 2020.

    Meski begitu, Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut jabatan baru apa yang ia maksud. Ia hanya menjelaskan langkah ini diambil untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, agar pergeseran budaya militer di TNI yang awalnya terpilah-pilah di masing-masing matra, menjadi lebih terpadu.

    "Cita-cita kita untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia harus didukung angkatan perang yang kuat," kata Jokowi.

    Pada Januari lalu, Jokowi sempat mengatakan restrukturisasi berupa penambahan 60 pos jabatan baru akan segera dilakukan. Langkah itu diharapkan bisa mengakomodasi para jenderal yang tidak memiliki jabatan.

    Saat itu, setidaknya ada 150 jenderal TNI yang tidak memiliki jabatan. Salah satu penyebabnya adalah bertambahnya masa pensiun perwira tinggi dari 55 menjadi 58 tahun.

    Kelebihan jumlah perwira ini tak diikuti oleh banyaknya jabatan di posisi perwira tinggi. Akibatnya, banyak jenderal menganggur. Jumlah tersebut bakal bertambah jika tidak segera dicarikan solusi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.