Canangkan Zona Integritas, Kakanwil Bea Cukai Jatim II: Kalau Ada yang Minta Uang, Segera Laporkan!

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jatim II mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada Rabu, 2 Oktober 2019 di kantor Kanwil Bea Cukai Jatim II, Malang.

    Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jatim II mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada Rabu, 2 Oktober 2019 di kantor Kanwil Bea Cukai Jatim II, Malang.

    INFO NASIONAL — Bertepatan dengan Peringatan Hari Bea Cukai ke-73 sekaligus dalam rangka mewujudkan komitmen bersama atas pelayanan yang bebas korupsi, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jatim II mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Pencanangan ini berlangsung di kantor Kanwil Bea Cukai Jatim II, Rabu, 2 Oktober 2019.

    Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II, Agus Hermawan, secara simbolis meresmikan pencanangan pembangunan zona integritas bersama dengan Kapolres Kota Malang, Komandan Resimen Armed I, serta Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma).

    Ia juga memberikan apresiasi yang setingi-tingginya kepada seluruh pihak yang selama ini telah bersinergi dengan Kanwil Bea Cukai Jatim II.

    Agus mengatakan bahwa dengan dicanangkannya zona integritas ini, maka ke depan langkah setiap unit kerja harus melakukan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik.

    “Saya juga mohon bantuannya dari para pengguna jasa, apabila ada yang mengatasnamakan kami kemudian meminta sejumlah uang atau fasilitas, segera laporkan pada kami. Saya berani jamin itu bukan kami, tapi oknum,” ujarnya.

    Sebagai informasi, zona integritas merupakan sebuah konsep yang biasa digunakan pemerintah untuk menunjukkan semangat dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.  

    Pencanangan zona integritas WBK WBBM ini sekaligus menindaklanjuti instruksi Menteri Keuangan (Kemenkeu) bahwa seluruh satuan kerja di lingkup Kemenkeu harus diakselerasi untuk pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Harapannya, pada tahun 2020 semua kantor di bawah Kemenkeu harus mengajukan pembangunan zona integritas. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.