Mahasiswa Beri Tenggat untuk Perpu KPK, Moeldoko: Dikalkulasi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) saat akan menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Jokowi juga menyetujui keberadaan dewan pengawas bagi KPK yang selama ini tidak ada, untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) saat akan menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Jokowi juga menyetujui keberadaan dewan pengawas bagi KPK yang selama ini tidak ada, untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendengarkan aspirasi mahasiswa, salah satunya mengenai tenggat waktu penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu KPK hingga 14 Oktober 2019. "Presiden mendengarkan semuanya," kata Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.

    Meoldoko mengatakan, semua permintaan itu akan dikalkulasi. Jokowi, kata dia, dalam mengelola negara tidak mungkin akan membawa negara ke suatu situasi yang tidak menyenangkan.

    Dalam pertemuan dengan sejumlah mahasiswa perguruan tinggi, Moeldoko mengaku sudah berpesan kepada mereka untuk bijak menyikapi semua keputusan. "Karena keputusan itu seperti simalakama. Enggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati. Cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak," kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah mendesak Jokowi segera menerbitkan Perpu. Mahasiswa, kata dia, memberikan tenggat waktu penerbitan Perppu KPK hingga 14 Oktober 2019.

    Dino mengatakan mahasiswa bakal kembali turun berdemonstrasi bila desakan ini tidak dipenuhi. Mahasiswa yang turun, kata dia, bakal lebih banyak. "Minimal dari Pak Jokowi selaku eksekutif bisa ada statement mengeluarkan perpu," kata dia bersama perwakilan mahasiswa yang bertemu Moeldoko di KSP, pada Kamis kemarin, 3 Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.