Pimpinan MPR: Dalam Demokrasi Perbedaan Itu Lumrah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 diambil sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna Pelantikan Pimpinan MPR RI 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019. Bambang Soesatyo terpilih sebagai Ketua MPR RI secara aklamasi berdasarkan hasil musyawarah 9 Fraksi dari DPR RI beserta unsur DPD RI. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 diambil sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna Pelantikan Pimpinan MPR RI 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019. Bambang Soesatyo terpilih sebagai Ketua MPR RI secara aklamasi berdasarkan hasil musyawarah 9 Fraksi dari DPR RI beserta unsur DPD RI. TEMPO/M Taufan Rengganis

    INFO NASIONAL — Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Jazilul Fawaid, menegaskan perbedaan merupakan hal yang lumrah dalam berdemokrasi, termasuk dalam menentukan Pimpinan MPR. Oleh karena itu, dinamika yang terjadi di seputar pemilihan Ketua MPR tidak boleh ditanggapi secara berlebihan dan harus dilihat sebagai sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi.

    Apalagi masing-masing pihak yang berbeda pandangan, harus tetap menghormati satu dengan yang lain. Bahkan keduanya sama-sama mencari titik temu dan berusaha membuat kesamaan. Dengan harapan, bisa mewujudkan musyawarah untuk mufakat.

     “Biasa saja, jangan dilebih-lebihkan. Perbedaan itu hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Bahkan tidak lama lagi kita pasti akan mencapai mufakat, karena semua pihak memang tidak menghendaki adanya voting,” kata Jazilul menjawab pertanyaan wartawan di sela   acara Sidang Paripurna ke-3 dengan agenda pemilihan  Ketua MPR periode 2019-2024, Kamis malam, 3 Oktober 2019 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta. 

    Menurut Jazilul, sembilan fraksi dan satu kelompok DPD di MPR, berusaha mencapai musyawarah untuk mufakat. Namun, karena ada dua kandidat maka harus ada satu yang mau mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, niscaya harus diambil keputusan berdasar suara terbanyak. Tetapi opsi tersebut tidak dikehendaki seluruh fraksi dan kelompok DPD.

    “Keputusan di MPR itu biasa dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Kali ini pun untuk menentukan Ketua MPR, kami ingin melakukan musyawarah mufakat,” ujar Jazilul.

    Proses pemilihan Ketua MPR itu berlangsung cukup dramatis. Hingga detik-detik terakhir,  terdapat dua calon ketua MPR yang sama-sama dicalonkan. Keduanya adalah Bambang Soestyo, anggota Fraksi Partai Golkar, yang didukung delapan fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Sedangkan lawannya adalah Ahmad Muzani, anggota Fraksi Partai Gerindra, dan hanya didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya.

    Setelah melalui masa skors dan musyawarah, akhirnya Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra rela mundur dari pencalonan Ketua MPR. Mundurnya Muzani membuat Bambang Soesatyo terpilih sebagai Ketua MPR secara aklamasi. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.