Bamsoet Jadi Ketua MPR Secara Aklamasi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai bertemu Presiden RI Ketiga BJ. Habibie di kediamannya, Patra Kuningan, Jakarta pada Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Wakil Ketua Bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai bertemu Presiden RI Ketiga BJ. Habibie di kediamannya, Patra Kuningan, Jakarta pada Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet, terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara aklamasi. Bamsoet akhirnya terpilih karena Gerindra urung mencalonlkan Ahmad Muzani.

    “Untuk kepentingan lebih besar kepentingan persatuan kesatuan kami mengedepankan musyawarah mufakat,” ujar Ketua Fraksi Gerindra MPR, Ahmad Riza Patria, dalam sidang Paripurna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019.

    Keputusan ini kata Riza, adalah hasil dari konsultasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Sepakat untuk kepentingan lebih besar kami sepakat jaga MPR dalam forum musyawarah dalam putuskan kebijakan penting,” ujarnya.

    Sore tadi dalam rapat musyawarah setelah mendapat dukungan terakhir dari DPD, Bamsoet mengantongi sembilan dukungan dari unsur pimpinan. Tersisa Partai Gerindra yang kekeuh mengajukan nama Ahmad Muzani.

    Musyawarah sempat diskors, untuk lobi khusus antara Bamsoet dengan Muzani. Berjalan alot, Muzani pun meminta waktu untuk melaporkan perkembangan kepada Prabowo.

    “Saya tadi sudah bicara dengan Pak Bambang Soesatyo 10 menit, nah itu yang kami bicarakan. Saya diminta menggunakan mekanisme mufakat, saya juga sama ingin musyawarah mufakat. Jadi oke kami beri waktu untuk gerindra menyampaikan ini kepada partai,” kata Muzani di sela-sela rapat musyawarah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.