Tanpa Dikotomi, Pemprov dan DPRD Jabar adalah Satu Kesatuan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, foto bersama setelah  Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD, Bandung, Kamis  3 Oktober 2019.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, foto bersama setelah Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD, Bandung, Kamis 3 Oktober 2019.

    INFO NASIONAL — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan tak perlu ada dikotomi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena keduanya merupakan satu kesatuan.

    "Jadi, tidak usah dikotomikan karena berbeda dengan pusat, kita ini adalah satu kesatuan. Mudah-mudahan dengan kekompakan, kita tinggal memanen hasil-hasil pembangunan yang positif dan produktif," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD, Kota Bandung, Kamis, 3 Oktober 2019.

    Rapat Paripurna mengagendakan pembacaan sumpah pimpinan DPRD Jabar. Keenam pimpinan DPRD Jabar 2019-2024 yang diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah Taufik Hidayat (Gerindra) sebagai ketua, serta wakil ketua yang dijabat Achmad Ru'yat (PKS), Ineu Purwadewi Sundari (PDIP), Ade Barkah Surahman (Golkar), dan Oleh Soleh (PKB).

    Emil mengungkapkan, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar demi kepentingan masyarakat. "Termasuk berbagai program unggulan Jabar Juara Lahir Batin yang gencar dilakukan Pemprov Jabar,” ujarnya.

    Menurut Emil, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk kepentingan rakyat, sehingga eksekutif dan legislatif perlu bersinergi untuk mewujudkan program-program tersebut.

    Ketua DPRD Jabar 2019-2024, Taufik Hidayat, mengatakan banyak tantangan untuk meningkatkan peranan dan fungsi DPRD ke depan. Ia memastikan pihaknya akan bersinergi dengan Pemprov Jabar sebagai jawaban atas tantangan tersebut. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.