Jokowi dan Para Menteri Kompak Bungkam Soal Perpu KPK

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya,  kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya, kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah menteri kompak bungkam ketika ditanya isi dan kapan Perpu KPK diterbitkan.

    Pada saat menghadiri Perayaan Hari Batik Nasional 2019 di Pura Mangkunegaran, Solo, Jokowi meminta wartawan bertanya tentang Hari Batik, bukan soal Perpu KPK.

    "Ini kan kita sedang bicara tentang batik," kata Jokowi di Pura Mangkunegaran Solo, pada Rabu lalu, 2 Oktober 2019.

    Adapun Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan yang tahu nasib Perpu KPK adalah Presiden Jokowi. "Presiden yang tahu, yang jelas urusan ini hanya Bapak Presiden yang tahu, dan tidak perlu dimultitafsirkan," ucapnya..

    Segendang sepenarian dengan Presiden Jokowi dan Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memilih menjawab, "Belum tahu, belum tahu, tanya Masnya, tuh," di Istana Negara hari ini, Kamis, 3 Oktober 2019, ambil menunjuk ke sembarang orang.

    Selanjutnya, Pelaksana tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo malah meminta pers bertanya kepada Menseskab Pramono Anung soal Perpu KPK. Politikus PDIP yang juga Menteri Dalam Negeri tersebut juga menyatakan tak mau berkomentar mengenai itu.

    "Mohon Maaf," tutur Tjahjo Kumolo.

    Setelah bertemu dengan puluhan tokoh nasional di Istana Merdeka pada Kamis, 26 September 2019, Presiden Jokowi menyampaikan akan mempertimbangkan Perpu KPK dan segera memutuskannya. Namun hingga kini sikap Presiden Jokowi belum jelas.

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengklaim bahwa Jokowi dan para ketua umum partai pendukung pemerintah sepakat menolak penerbitan Perpu KPK

    Ketika dikonfirmasi tentang hal itu, Mensesneg Pratikno meminta pers menunggu pernyataan resmi yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi.

    "Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau Presiden sudah menyatakan sesuatu, nah, itu. Sekarang, kan, belum."

    Sebelumnya, salah satu tokoh nasional peserta pertemuan, Mochtar Pabottingi, berharap Presiden Jokowi tidak mendengarkan suara dari partai-partai politik. Jika Jokowi mengikuti mereka nasibnya bisa sama seperti Presiden RI ke-2 Soeharto.

    "Jokowi menghancurkan dirinya sendiri kalau tidak mengeluarkan Perpu. Semua catatan-catatan dan prestasi Jokowi akan kehilangan arti, akan sirna begitu saja, menguap begitu saja, kalau korupsi di luar kontrol," ujarnya pada Rabu lalu, 2 Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.