Pakar Hukum Bantah Paloh soal Perpu KPK dan Pemakzulan Jokowi

Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Jentera School of Law, Bivitri Susanti, membantah pernyataan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa dimakzulkan jika mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK). "Salah," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 Oktober 2019.

Ia menjelaskan sistem presidensil Indonesia saat ini lebih konsisten, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat dan punya masa jabatan yang jelas. Berbeda dengan era sebelum amandemen UUD pada 1999-2002, presiden saat ini tidak bisa dijatuhkan di tengah masa jabatannya karena alasan politik.

"Jadi berbeda kerangka konstitusionalnya dengan, misalnya, waktu Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dijatuhkan oleh MPR," ucapnya.

Ia menuturkan saat ini seorang presiden baru bisa dijatuhkan untuk alasan-alasan hukum dan melalui proses panjang. "Jadi begitu, ya. Janganlah bikin narasi-narasi yang menyesatkan dan "menakut-nakuti" presiden dan para pendukungnya bahwa kalau perpu keluar presiden bisa dijatuhkan. Tidak semudah itu," kata Bivitri.

Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, kata Bivitri, presiden dan/atau wakil presiden bisa dimakzulkan jika terbukti melanggar hukum berupa hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sebelumnya, Surya Paloh mengklaim Jokowi dan partai koalisi berpendapat tak akan mengeluarkan Perpu KPK. Paloh mengatakan hal ini dibicarakan dalam pertemuan lima pimpinan partai koalisi dengan Jokowi di Istana Bogor pada Senin malam lalu.

Ia juga mengatakan jika Perpu KPK keluar, Jokowi bisa dimakzulkan. Alasannya saat ini sudah ada pihak-pihak yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.






Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

11 jam lalu

Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

Jokowi mengajak dua pembantunya dalam kunjungan ini. Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.


Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

12 jam lalu

Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

Jokowi mengingatkan beberapa barang bantuan yang kerap terabaikan untuk disalurkan ketika bencana, yaitu pakaian anak-anak dan perempuan.


Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

13 jam lalu

Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir Pakistan telah memaksa kurang lebih 800 ribu warga mengungsi.


Akui Ada Pembicaraan Politis dengan Rocky Gerung, Gibran: Tak Bahas Pilkada DKI

13 jam lalu

Akui Ada Pembicaraan Politis dengan Rocky Gerung, Gibran: Tak Bahas Pilkada DKI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan dalam pertemuan dengan Rocky Gerung tak membahas soal Pilkada DKI. Dia mengatakan ingin di Solo dulu.


Tomy Winata Ikut Dampingi Jokowi Lepas Bantuan Banjir Pakistan

13 jam lalu

Tomy Winata Ikut Dampingi Jokowi Lepas Bantuan Banjir Pakistan

Tomy Winata berdiri di belakang Jokowi, ketika kepala negara memberikan penjelasan kepada media terkait bantuan yang dikirimkan hari ini.


Jokowi Tetapkan Animal Holiday Setiap Senin di Taman Margasatwa Ragunan, Sejak Kapan?

14 jam lalu

Jokowi Tetapkan Animal Holiday Setiap Senin di Taman Margasatwa Ragunan, Sejak Kapan?

Animal Holiday berlaku di Taman Margasatwa Ragunan, setiap Senin kebun binatang ini tutup. Sejak kapan peraturan yang ditetapkan Jokowi itu?


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

15 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.


Mendag Zulkifli Hasan Beberkan Capaian 100 Hari Kerja: Panjang Prosesnya, Siang Malam Kerjanya

15 jam lalu

Mendag Zulkifli Hasan Beberkan Capaian 100 Hari Kerja: Panjang Prosesnya, Siang Malam Kerjanya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah genap 100 hari masa kerja sejak dilantik Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022, Menurutnya, apa saja capaiannya?


Jokowi: 19.600 Orang Mati Kelaparan Setiap Hari di Dunia

16 jam lalu

Jokowi: 19.600 Orang Mati Kelaparan Setiap Hari di Dunia

Jokowi mengaku baru saja mendapat laporan kalau ada 19.600 orang setiap hari yang mati kelaparan karena krisis pangan.


Jokowi Lepas Bantuan US$ 1 Juta Lebih untuk Banjir Pakistan

17 jam lalu

Jokowi Lepas Bantuan US$ 1 Juta Lebih untuk Banjir Pakistan

Jokowi memastikan bantuan yang akan diberikan tidak berhenti sampai di sini, sesuai dengan permintaan dari pemerintah Pakistan.