Kebakaran Hutan, Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Bupati Pelalawan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Personel regu pengendalian kebakaran hutan dan lahan beristirahat seusai memadamkan salah satu titik api yang membakar lahan hutan Taman Nasional (TN) Sebangau di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat, 20 September 2019. ANTARA

    Personel regu pengendalian kebakaran hutan dan lahan beristirahat seusai memadamkan salah satu titik api yang membakar lahan hutan Taman Nasional (TN) Sebangau di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat, 20 September 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pelalawan, Riau Muhammad Haris, pada hari ini, 3 Oktober 2019. "Sesuai jadwal hari ini diperiksa sebagai saksi," ujar Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Fadil Imran melalui pesan teks, Kamis, 3 Oktober 2019. Haris akan diperiksa sehubungan dengan kebakaran hutan dan lahan di daerahnya.

    Keterangan Haris diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penindakan oleh pemerintah daerah setempat. "Sejauh mana tanggung jawab pemerintah setempat dalam mengeluarkan izin usaha perkebunan pada perusahaan yang diduga membakar."

    Haris dipanggil terlebih dahulu karena titik api di Pelalawan paling banyak dibandingkan daerah lainnya. Kepolisian pun tidak menutup kemungkinan kepala daerah lainnya turut dipanggil.

    Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, pemerintah daerah bertanggung jawab mengawasi perusahaan yang diberi izin. Sebab, perusahaan yang akan mendapat izin dari pemerintah daerah harus memiliki mitigasi kebakaran di lahannya.

    Meski titik api paling banyak berada di Riau, baru dua perusahaan yang menjadi tersangka pelaku kebakaran hutan yakni PT AP dan PT SSS. PT AP, sudah pernah membakar hutan sebelum kasus yang sekarang. "Ada korporasi yang pernah dan mengulang, PT AP." Fadil mengatakan polisi sudah menyegel area yang terbakar. 

    Menurut Bareskrim Polri sudah 95 korporasi diproses hukum karena kasus kebakaran hutan. 11 di antaranya berstatus tersangka, 84 lainnya masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan 325 orang ditetapkan tersangka perseorangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.