TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, segera terwujud. Tahapan konstruksi pembangunan bakal dimulai pada 2020. Adapun pembangunan dilakukan di lahan yang datar atau flat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan titik lokasi Ibu Kota baru akan berada di lahan milik negara yang saat ini masih menjadi konsesi PT ITCI Hutani Manunggal.
"Tahun depan proses konstruksi pembangunan sudah bisa dimulai. Titik lokasi pastinya nanti kita lihat. Yang jelas di Kecamatan Sepaku, akan menjadi pusat pemerintahan dengan dukungan sektor pendidikan dan juga sektor teknologi tinggi yang arahnya kota masa depan,” kata Bambang saat kunjungan ke menara api (Fire Tower) di Bukit Soedharmono Kawasan PT. ITCI Kartika Utama, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Rabu, 2 Oktober 2019.
Bambang mengatakan pusat pemerintahan akan dibangun di tanah yang datar. Sedangkan tanah pegunungan yang ada di wilayah itu akan jadi wilayah pengembangan Ibu Kota baru.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil yang hadir bersama Bambang mengatakan untuk lahan Ibu Kota baru di Kecamatan Sepaku, akan dirancang dengan konsep yang jauh lebih baik dibandingkan kota-kota saat ini. Luas kawasan Ibu Kota baru direncanakan sekitar 6.000 hektare untuk pusat pemerintah dari total 180.000 hektare yang dibutuhkan.
“Kami pastikan lokasi pemindahan IKN itu di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian meluas ke Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun pusat pemerintahan semuanya ada di Kecamatan Sepaku, termasuk istana negara yang merupakan lahan konsesi IHM,” katanya.
Sofyan menjelaskan, Kawasan PT. IHM dan PT ITCI KU adalah hutan konsesi dengan jangka waktu tertentu dan secara hukum sepenuhnya dikuasai oleh Negara.
Wakil Bupati PPU, Hamdam mengatakan, kedatangan Menteri Bambang dan Sofyan Djalil merupakan bagian dari tahapan percepatan pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Terpilihnya Kabupaten PPU sebagai lokasi IKN merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi masyarakat kami. Oleh karena itu Pemerintah daerah selalu mendukung jajaran pemerintah pusat dalam melakukan kegiatan di Kabupaten ini,” kata dia.
