TEMPO.CO, Jakarta - Dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Jimly Asshisdiqie, berebut menjadi kandidat pimpinan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Keduanya mewakili Subwilayah Barat II.
Pertarungan di Subwilayah Barat II masih alot padahal tiga subwilayah lainnya, yakni Subwilayah Barat I, Timur I, dan Timur II, sudah menetapkan pilihan.
"Masih harus memilih pimpinan MPR per subwilayah," kata Ketua DPD La Nyalla Mataliti di Kompleks DPD, Senayan, Jakarta, Rabu malam, 2 Oktober 2019.
Kandidat pimpinan MPR dari Subwilayah Barat I adalah Dedi Iskandar Batubara, anggota DPD dari Provinsi Sumatera Utara. Dari Subwilayah Timur I ada Fadel Muhammad (Provinsi Gorontalo), lalu Subwilayah Timur II diwakili Yorrys Raweyai (Provinsi Papua).
Menurut La Nyalla, setelah terpilih empat calon akan dilakukan pemungutan suara siapa yang akan menjadi perwakilan DPD di Pimpinan MPR. Dia memastikan pemilihan tak dilakukan dengan musyawarah, agar proses berjalan lebih cepat.
"Lebih baik dilemparkan ke floor. Karena kami ngejar calon (dari) DPD ke (calon pimpinan) MPR."
Dalam salah satu sesi Rapat Paripurna DPD hari ini, sejumlah anggota menilai Ratu Hemas tak boleh maju menjadi Calon Pimpinan MPR dari DPD. Alasannya Permaisuri Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut pernah terkena sanksi etik dari Badan Kehormatan DPD periode 2014-2019.
La Nyalla memutuskan Ratu Hemas boleh mencalonkan diri dengan alasan pada periode ini dia tak melanggar Tata Tertib DPD.
