Peneliti LIPI: Tak Masalah Bila Perpu KPK Mengecewakan Parpol

Reporter

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta-Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan tak masalah jika Perpu KPK yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo mengecewakan partai politik dan anggota DPR.

"Toh Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden bertanggung jawab pada rakyat dan konstitusi. Itulah sistem presidensial. Sehingga tidak ada alasan bagi Presiden untuk khawatir atas penolakan DPR atas Perpu itu," kata Syamsuddin dalam diskusi bertajuk Urgensi Perpu KPK yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.

Menurut Syamsuddin  Presiden punya kartu sakti dalam mengeluarkan Perpu, yaitu dikeluarkan sesudah 17 Oktober 2019 atau sebulan setelah ditekennya UU KPK dan sebelum pembentukan Kabinet Kerja jilid II.

"Kalau misalnya parpol ngotot menolak Perpu, presiden punya kartu juga untuk tidak mengajak parpol itu ke dalam kabinet. Itu akan jauh lebih aman dan memungkinkan. Mudah-mudahan Pak Jokowi punya pikiran itu," katanya.

Profesor riset bidang perkembangan politik Indonesia ini menuturkan Perpu KPK bisa dinilai oleh DPR periode 2019-2024. Menurutnya, ada kesempatan bagi parpol di DPR untuk menilai kembali Perpu KPK itu. "Sehingga mekanisme konstitusi berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang aneh di situ," ujarnya.

Syamsuddin berujar Presiden tak perlu khawatir penerbitan Perpu KPK dapat menjadi alat politik parpol untuk menjatuhkannya. Dia menyebut Presiden tak bisa dijatuhkan secara politik, sebab konstitusi menjamin Presiden hanya bisa dijatuhkan secara hukum. "Selain itu enggak bisa. Apalagi yang melakukan penilaian itu bukan DPR, melainkan MK (Mahkamah Konstitusi)," katanya.

Meski tak bertanggung jawab pada DPR, Syamsuddin mengatakan hubungan dan komunikasi yang baik dengan parpol penting dijaga oleh Presiden. Bagaimana pun, Presiden membutuhkan parpol, khususnya yang termasuk dalam koalisinya, dalam implementasi kebijakan di berbagai bidang lainnya.






Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

12 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

16 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

18 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

1 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

1 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

1 hari lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

1 hari lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.


Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

2 hari lalu

Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

Mereka menilai kebijakan yang diambil Jokowi justru menyebabkan tidak stabilnya perekonomian rakyat.


Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

2 hari lalu

Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

Heru Budi Hartono menyebut soal namanya yang digadang bakal jadi Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan masih misteri dan tak perlu dijawab.


Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

2 hari lalu

Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

Sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono hampir setiap hari bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi sejak namanya resmi diusulkan sebagai calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, Heru mengklaim belum ada membicarakan topik ini dengan kepala negara.