TEMPO.CO, Jakarta-Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan tak masalah jika Perpu KPK yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo mengecewakan partai politik dan anggota DPR.
"Toh Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden bertanggung jawab pada rakyat dan konstitusi. Itulah sistem presidensial. Sehingga tidak ada alasan bagi Presiden untuk khawatir atas penolakan DPR atas Perpu itu," kata Syamsuddin dalam diskusi bertajuk Urgensi Perpu KPK yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.
Menurut Syamsuddin Presiden punya kartu sakti dalam mengeluarkan Perpu, yaitu dikeluarkan sesudah 17 Oktober 2019 atau sebulan setelah ditekennya UU KPK dan sebelum pembentukan Kabinet Kerja jilid II.
"Kalau misalnya parpol ngotot menolak Perpu, presiden punya kartu juga untuk tidak mengajak parpol itu ke dalam kabinet. Itu akan jauh lebih aman dan memungkinkan. Mudah-mudahan Pak Jokowi punya pikiran itu," katanya.
Profesor riset bidang perkembangan politik Indonesia ini menuturkan Perpu KPK bisa dinilai oleh DPR periode 2019-2024. Menurutnya, ada kesempatan bagi parpol di DPR untuk menilai kembali Perpu KPK itu. "Sehingga mekanisme konstitusi berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang aneh di situ," ujarnya.
Syamsuddin berujar Presiden tak perlu khawatir penerbitan Perpu KPK dapat menjadi alat politik parpol untuk menjatuhkannya. Dia menyebut Presiden tak bisa dijatuhkan secara politik, sebab konstitusi menjamin Presiden hanya bisa dijatuhkan secara hukum. "Selain itu enggak bisa. Apalagi yang melakukan penilaian itu bukan DPR, melainkan MK (Mahkamah Konstitusi)," katanya.
Meski tak bertanggung jawab pada DPR, Syamsuddin mengatakan hubungan dan komunikasi yang baik dengan parpol penting dijaga oleh Presiden. Bagaimana pun, Presiden membutuhkan parpol, khususnya yang termasuk dalam koalisinya, dalam implementasi kebijakan di berbagai bidang lainnya.
