Agum Gumelar Wantimpres: KPK Jangan Jadi Seperti Operasi Petrus

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berbincang dengan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (kanan) saat menghadiri Silaturahmi Purnawirawan TNI di gedung Jenderal A.H Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. Acara tersebut digelar untuk merajut kembali persatuan dan soliditas Purnawirawan TNI pascakontestasi politik Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berbincang dengan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (kanan) saat menghadiri Silaturahmi Purnawirawan TNI di gedung Jenderal A.H Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. Acara tersebut digelar untuk merajut kembali persatuan dan soliditas Purnawirawan TNI pascakontestasi politik Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar, mengatakan di tengah polemik UU KPK pesan yang muncul adalah Indonesia membutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

    "Kata kuncinya, negeri ini butuh KPK," katanya seusai peluncuran buku 'Indonesia Emas Yang Maju, Berdaya Saing, Adil, dan Sejahtera' di Hotel Pullman, Jakarta, hari ini, Rabu, 2 Oktober 2019.

    Di sisi lain, dia menjelaskan, KPK harus dijaga agar tak menjadi seperti Operasi Petrus (Penembak an Misterius) di era Orba pada 1982. 

    Mantan Gubernur Lemhannas dan Danjen Kopassus TNI AD tersebut menerangkan bahwa Petrus awalnya menyasar orang yang memiliki data kejahatan. Tapi belakangan dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.

    "Petrus, orang yang didor (ditembak) data kejahatan dan track record-nya jelas. Tapi lama-lama Petrus disalahgunakan (untuk) persaingan bisnis, (atas dasar) ketidaksukaan. Nah, kita cegah jangan demikian di KPK," tutur Agum Gumelar.

    Agum menegaskan Indonesia amat membutuhkan KPK. Tapi, kata dia, yang dibutuhkan adalah lembaga antirasuah yang kredibel dan tidak terkontaminasi kepentingan politik.

    "Kita butuh KPK yang betul-betul kredibel, bukan KPK yang menurut berita, sudah terkontaminasi kepentingan politik," tuturnya.

    Agum Gumelar pun mengingatkan KPK agar berhati-hati sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Data atau informasi yang KPK terima harus dipastikan betul-betul akurat. "Ini menyangkut nasib orang."

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu KPK). Dia berjanji berhitung sebelum memutuskan.

    Sejak pembahasan revisi UU KPK sudah memuncukan kontroversi. Pegiat antikorupsi dan para awak KPK menilai sejumlah pasal yang terkandung dalam UU KPK hasil revisi akan melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.

    Pembahasan yang cepat di DPR juga dicurigai sebagai upaya pelemahan KPK. Setelah UU KPK disahkan oleh DPR, muncullah demonstrasi mahasiswa sejak 23 September 2019 dan berlanjut menjadi nonmahasiswa dan berujung rusuh dan memakan korna jiwa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.