Jokowi Minta Para Plt Menteri Tidak Ambil Kebijakan Strategis

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa, 1 Oktober 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan para pelaksana tugas menteri tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak panjang di akhis masa pemerintahan 2014-2019.

Kebijakan berdampak panjang tersebut seperti mengganti pejabat eselon I, II, dan III. Jokowi pun memerintahkan mereka menyelesaikan tugas-tugas menteri sebelumnya yang belum rampung.

"Plt (pelaksana tugas) menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan," kata Pramono di kantornya, Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, hari ini, Rabu, 2 Oktober 2019.

Di akhir masa pemerintahan periode pertama, Presiden Jokowi ditinggalkan oleh tiga menterinya, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Hukum dan Keamanan Yasonna Laoly., serta enteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Imam, yang juga kader PKB, mengundurkan diri karena menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah KONI. Sedangkan Yasonna Laoly dan Puan, keduanya politikus PDIP, mundur karena terpilih menjadi anggota DPR (2019-2024).

Jokowi menunjuk teman separtai Imam Nahrawi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, sebagai Pelaksana tugas Menpora. Posisi Yasonna dirangkap oleh Menter Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan jabatan Puan diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Pramono menjelaskan bahwa sisa masa kerja pemerintah yang tinggal belasan hari membuat Jokowi menunjuk pelaksana tugas menteri ketimbang menteri definitif. "Enggak mungkin (sisa) 18 hari angkat menteri baru. Belajar sidang kabinet saja perlu waktu 2-3 bulan."






DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

10 menit lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Jokowi Telepon Langsung Presiden FIFA 2 Hari Setelah Tragedi Kanjuruhan

1 jam lalu

Jokowi Telepon Langsung Presiden FIFA 2 Hari Setelah Tragedi Kanjuruhan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menelepon Presiden FIFA Gianni Infantino soal tragedi Kanjuruhan. Tapi Jokowi tak merinci soal sanksi.


Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Perbatasan: Gak Usah Takut Panglima

2 jam lalu

Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Perbatasan: Gak Usah Takut Panglima

Presiden Jokowi bertanya apakah tunjangan bagi para prajurit TNI di perbatasan sudah cukup. Para prajurit pun menyatakan cukup.


Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

5 jam lalu

Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

Presiden Jokowi hari ini memimpin upacara peringatan HUT ke-77 TNI di lapangan Istana Merdeka. Berbagai alutsista juga dipamerkan di Jakarta.


TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

5 jam lalu

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengatakan hasil kerja tim ini akan selesai dalam tiga pekan ke depan. Hasil akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.


Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

15 jam lalu

Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

Presiden Jokowi memimpin parade senja dan upacara penurunan bendera di Kementerian Pertahanan.


Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

18 jam lalu

Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

Dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon investor yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

19 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

19 jam lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

23 jam lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.