Komnas Perempuan: RUU PKS Harus Masuk ke Prolegnas 2020

Reporter

Ketua Komnas Perempuan Azriana menyampaikan sambutan dalam acara Refleksi 2 Dasawarsa Upaya Penghapusan dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana berharap anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 dapat memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke dalam Program Legislasi Nasional pada 2020.

"Kami tentunya harus kembali bangun komunikasi yang kondusif dan efektif dengan anggota DPR baru," kata Azriana di kantornya, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.

Kedua, Azriana menjelaskan, dari 3 tahun mengadvokasi RUU PKS yang mangkrak di Komisi VIII, pihaknya berharsp RUU PKS tidak lagi dibahas di satu Komisi saja pada periode 2019-2024. Komnas Perempuan kembali menyarankan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus).

Jika Pansus tak dibentuk, ujar dia, setidaknya RUU PKS dapat dibahas oleh Komisi Hukum dan HAM. "Akan salah kalau memandang RUU ini soal perempuan dan dibahas di Komisi VIII. Ini cara pandang yang salah. Ini persoalan lintas komisi, karena berkaitan dengan kesehatan, penndidikan dan isu lainnya," ujarnya.

Adapun upaya lain yang dilakukan Komnas Perempuan antara lain adalah memetakan siapa saja anggota legislatif yang bisa diajak untuk menjadi teman berjuang. Azriana juga menyebut akan menjalin komunikasi dengan partai politik dan pimpinan fraksi agar dapat menempatkan kader yang tepat dalam membahas RUU PKS. "Semoga mereka bisa melanjutkan, memperjuangkan RUU ini," katanya.

Azriana berharap, anggota DPR yang akan dimandatkan menggarap RUU PKS adalah orang-orang yang paham hukum, HAM dan gender. "Kalau enggak paham, akan sulit memahami RUU PKS. Itu syaratnya," ujarnya.






Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

5 hari lalu

Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat, disebut lelah karena terus menerus menjalani pemeriksaan oleh polisi.


6 Poin Keberatan Deolipa Terhadap Komnas Perempuan, Soal Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

13 hari lalu

6 Poin Keberatan Deolipa Terhadap Komnas Perempuan, Soal Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Deolipa Yumara menyampaikan keberatan terhadap Komnas Perempuan yang dinilai melampaui kewenangannya soal Putri Candrawathi.


Deolipa Yumara Surati Jokowi, Mahfud Md, dan Komnas Perempuan Soal Kasus Brigadir J

13 hari lalu

Deolipa Yumara Surati Jokowi, Mahfud Md, dan Komnas Perempuan Soal Kasus Brigadir J

Eks pengacara Bharada E, Deolipa Yumara meminta Jokowi mengambil langkah tegas terhadap penyimpangan kepolisian dalam kasus Brigadir J


Kasus Kekerasan Seksual Calon Pendeta di Alor, Berikut 5 Fakta yang Telah Diketahui

14 hari lalu

Kasus Kekerasan Seksual Calon Pendeta di Alor, Berikut 5 Fakta yang Telah Diketahui

Sebanyak 12 anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang calon pendeta di Kabupaten Alor NTT. Berikut 5 faktanya.


Soal Kasus Brigadir J, JPHPKKS Keluarkan 6 Rekomendasi

16 hari lalu

Soal Kasus Brigadir J, JPHPKKS Keluarkan 6 Rekomendasi

JPHPKKS meminta polisi mewaspadai adanya obstruction of justice jilid II dalam kasus kematian Brigadir J


Dipicu Kekerasan Seksual 1998, Inilah Sejarah Berdirinya Komnas Perempuan

37 hari lalu

Dipicu Kekerasan Seksual 1998, Inilah Sejarah Berdirinya Komnas Perempuan

Komnas Perempuan dibentuk sebagai buntut tindak kekerasan terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998.


Minta Hak-hak Putri Candrawathi Dijamin saat Pemeriksaan, Apa Wewenang dan Peran Komnas Perempuan?

37 hari lalu

Minta Hak-hak Putri Candrawathi Dijamin saat Pemeriksaan, Apa Wewenang dan Peran Komnas Perempuan?

Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia.


Komnas HAM Akan Tetap Periksa Putri Candrawathi Meski Sudah Tersangka

38 hari lalu

Komnas HAM Akan Tetap Periksa Putri Candrawathi Meski Sudah Tersangka

Pengumpulan fakta yang dilakukan Komnas HAM akan terus berlanjut, meski istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi ditetapkan tersangka.


Komnas Perempuan Minta Agar Hak-hak Putri Candrawathi Dijamin saat Pemeriksaan

38 hari lalu

Komnas Perempuan Minta Agar Hak-hak Putri Candrawathi Dijamin saat Pemeriksaan

Komisi Nasional Perempuan mendesak agar hak-hak Putri Candrawathi sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum agar dihormati dan dipenuhi negara.


Putri Candrawathi Tersangka, Komnas Perempuan Minta Ada Pendampingan Psikolog

38 hari lalu

Putri Candrawathi Tersangka, Komnas Perempuan Minta Ada Pendampingan Psikolog

Siti mengatakan pendampingan itu butuh dilakukan mengingat kondisi psikologi Putri Candrawathi