Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penuhi Pangkalan TNI AU, Ribuan Orang Ingin Mengungsi dari Wamena

image-gnews
Pengungsi dari Wamena sedang bersiap naik pesawat Hercules pada Senin, 1 Oktober 2019. (Tempo/Wayan Agus)
Pengungsi dari Wamena sedang bersiap naik pesawat Hercules pada Senin, 1 Oktober 2019. (Tempo/Wayan Agus)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan pengungsi mengantre di Pangkalan TNI Angkatan Udara Wamena untuk diterbangkan meninggalkan Kabupaten Jayawijaya, Selasa, 1 Oktober 2019. Para pengungsi dari pelbagai daerah ini menunggu untuk diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules menuju kota lain seperti Jayapura dan Timika.

Pantauan Tempo, TNI AU memprioritaskan untuk menerbangkan anak-anak, perempuan dan mereka yang sakit. Komandan Detasemen TNI AU Wamena Mayor Penerbang Arief Sudjatmiko mengatakan, hari ini TNI menerbangkan 1.826 pengungsi ke luar Wamena. Sejak kerusuhan pecah, TNI AU telah menerbangkan 6.472 pengungsi.

Salah satu pengungsi, Obed, warga asal Bone Sulawesi Selatan mengatakan ingin pergi sementara ke Timika. Obed telah tinggal di Wamena selama setahun. Di Wamena, dia bekerja serabutan sebagai tukang. "Saya menyaksikan kerusuhan dan merasa trauma," kata Obed saat ditemui ketika mengantre sebelum naik pesawat.

Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Rudi Hartono mengatakan, mereka membutuhkan jaminan keamanan agar tetap bisa tinggal di kota Wamena. Dia berharap, TNI/Polri segera membangun barak pengungsian agar warga tidak tinggal di markas polisi atau tentara.

Dia juga menyayangkan pemerintah yang tak kunjung membersihkan puing bekas kerusuhan. "Kalau tidak segera dibersihkan, warga kemudian berpikir untuk meninggalkan Wamena," kata Rudi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komandan Resor Militer 172 Wamena, Kolonel Infantri Yonathan Sianipar berharap pengungsi tidak meninggalkan Wamena. Yonathan menjelaskan, kelompok yang menyebabkan kerusuhan memang menginginkan masyarakat meninggalkan Wamena.

Dia mengatakan, jika semua orang meninggalkan Wamena, siapa yang bakal membangun kota tersebut. Menurut dia, pembangunan kota Wamena pasca kerusuhan tidak bisa diserahkan ke aparat TNI Polri semata. "Saya minta kerjasamanya, mana yang bisa saya lakukan. Kalau bapak semangat, kami juga semangat," kata Yonathan saat bertemu dengan kelompok warga di markasnya.

Pantauan Tempo, kota Wamena masih tampak lengang. Aparat TNI berjaga di sepanjang jalan dengan menggunakan senjata lengkap. Namun, sebagian warung dan toko sudah tampak beroperasi. Situasi Bandar Udara Wamena juga sudah mulai beroperasi normal. Sebagian pengungsi memilih tetap tinggal di markas tentara dan kepolisian sejak kerusuhan meletus pada 23 September lalu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

9 menit lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Candra Kurniawan membantah tudingan adanya pengerahan pasukan gabungan TNI-Polri di Paniai.


Bentrok TNI Vs Brimob di Sorong, Kapolda Papua: Masalah Sepele, Perkelahian Antaroknum

5 jam lalu

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri berjalan usai mengikuti rapat koordinasi terkait kondisi terkini di Papua pasca penangkapan Gubernur non aktif Lukas Enembe, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa kondisi Papua aman dan damai pascapenangkapan Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto
Bentrok TNI Vs Brimob di Sorong, Kapolda Papua: Masalah Sepele, Perkelahian Antaroknum

Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan bentrok TNI Vs Brimob di Sorong tak menganggu kondisi keamanan Papua secara keseluruhan.


Kasatgas Operasi Damai Cartenz Bantah Pernyataan Jubir TPNPB-OPM soal Pengerahan TNI-Polri

19 jam lalu

Kasatgas Damai Cartenz Kombes Pol. Faizal Rahmadani. ANTARA/Evarukdijati
Kasatgas Operasi Damai Cartenz Bantah Pernyataan Jubir TPNPB-OPM soal Pengerahan TNI-Polri

Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz membantah tudingan adanya pengarahan pasukan gabungan TNI-Polri setelah penembakan Dandim.


TPNPB-OPM Klaim Ada Mobilisasi Militer Buntut Pembunuhan Danramil Aradide, Ini Kata Satgas Damai Cartenz

19 jam lalu

Pasukan TNI-Polri menembak mati satu anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat akan menyerang pesawat sipil yang hendak mendarat di Bandara Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat, 22 September 2023. [Penerangan Kogabwilhan III)
TPNPB-OPM Klaim Ada Mobilisasi Militer Buntut Pembunuhan Danramil Aradide, Ini Kata Satgas Damai Cartenz

Pengerahan pasukan TNI-Polri itu berlangsung setelah TPNPB OPM pimpinan Matius Gobai membunuh Danramil Aradide Letda Oktovianus Sogalrey.


TPNPB OPM Akui Tikam Anggota Polri Bripda Oktovianus Buara hingga Tewas di Yahukimo

1 hari lalu

Jenazah Bripda Oktovianus Buara yang ditemukan meninggal akibat dianiaya di Dekai tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa 16 April 2024. (ANTARA/HO/Dok KP3 Bandara Sentani)
TPNPB OPM Akui Tikam Anggota Polri Bripda Oktovianus Buara hingga Tewas di Yahukimo

TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan Bripda Oktavianus Rebuara, polisi yang bertugas di Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan.


Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

2 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

Perubahan istilah KKB menjadi OPM justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua


Pakar Ingatkan Pemerintah Antisipasi Respons Internasional soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

2 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Pakar Ingatkan Pemerintah Antisipasi Respons Internasional soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Perubahan istilah KKB menjadi OPM berpotensi membuat pemerintah akan melakukan tindakan yang lebih keras untuk menangani konflik di Papua.


Anggota TNI dan Brimob yang Terlibat Bentrok di Sorong Dipastikan Bakal Dihukum

2 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Anggota TNI dan Brimob yang Terlibat Bentrok di Sorong Dipastikan Bakal Dihukum

Anggota TNI/Polri yang terlibat bentrok di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Ahad pagi, 14 April 2024, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

2 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


Setelah KKB Kembali Jadi OPM, Ini Pendekatan yang akan Dilakukan TNI di Papua

3 hari lalu

Brigjen Nugraha Gumilar. Dok Pribadi
Setelah KKB Kembali Jadi OPM, Ini Pendekatan yang akan Dilakukan TNI di Papua

Pendekatan apa yang akan dilakukan TNI di Papua setelah mengembalikan istilah OPM?