Pasok Molotov di Aksi Mujahid 212, Dosen IPB Jadi Tersangka

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan saat rilis kasus narkotika jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan saat rilis kasus narkotika jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan dosen Institut Pertanian Bogor atau IPB berinisial AB dan empat rekan lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

    "Kelimanya sudah jadi tersangka," ujar Dedi di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 1 Oktober 2018.

    Dedi mengatakan, AB dijerat pasal berlapis. Salah satunya adalah Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas tindak pidana membuat, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyerahkan dan atau berusaha menyerahkan bahan peledak.

    "Lalu, Pasal 169 KUHP, ada beberapa pasal yang diterapkan di sini sesuai dengan perbuatan masing-masing. Di sini cukup banyak, baik pasal KUHP maupun pasal-pasal terkait menyangkut masalah Undang-Undang Darurat kepemilikan terhadap bahan peledak," ujar Dedi.

    Menurut Dedi, AB berperan sebagai pemasok bom molotov untuk aksi Mujahid 212 pada 29 September 2019 lalu. Ia merekrut pelaku lain berinisial S alias L, untuk memproduksi bom molotov. Selain itu, pelaku lain juga direkrut berinisial OS dengan tugas mencari dana untuk eksekutor di lapangan.

    "S alias L kemudian merekrut JAF, AL, NAD, dan SAM. Sedangkan OS merekrut YF, ALI dan FEB," ucap Dedi.

    Sementara untuk tersangka SS sendiri, polisi menyerahkan penanganan kasus kepada Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal). SS merupakan purnawirawan TNI yang diduga turut berupaya menciptakan kerusuhan dalam aksi Mujahid 212.

    "Motif sementara mereka diduga untuk menggagalkan proses pelantikan anggota dewan hari ini," kata Dedi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.