Jadi Ketua DPR, Puan Maharani Tak Mau Banyak Buat Undang-undang

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani (kiri), Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung (kiri) dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kanan) menghadiri pemakaman Ibu Negara periode 2004-2014 Ani Yudhoyono saat tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu (2/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

    Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani (kiri), Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung (kiri) dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kanan) menghadiri pemakaman Ibu Negara periode 2004-2014 Ani Yudhoyono saat tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu (2/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP, Puan Maharani belum mau berkomentar banyak ihwal program kerjanya jika sudah menjadi Ketua DPR RI Periode 2019-2024. Puan menyebut, dia akan berkomentar lebih banyak jika sudah dilantik.

    Kendati demikian, Puan mengatakan, bahwa di bawah kepemimpinannya, DPR tidak akan banyak menghasilkan undang-undang.

    "Saya ingin kerja yang produktif, tapi tidak banyak undang-undang. Terpenting produknya matang. Tidak perlu banyak," ujar Puan Maharani di Ruangan Fraksi PDIP, Lantai 7 Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 1 Oktober 2019.

    Belajar dari banyaknya protes atas kerja DPR dalam membuat produk legislasi, Puan memastikan UU yang dihasilkan merupakan hasil sinergi pemerintah dan DPR serta mengakomodir aspirasi masyarakat.

    Puan adalah calon Ketua DPR RI yang diajukan PDIP. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, posisi Ketua DPR diberikan kepada partai pemenang pemilu. Kali ini, menjadi jatah PDIP. Jika dilantik nanti, Puan akan menjadi perempuan pertama di Indonesia yang menjadi Ketua DPR.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.