Saran Partai Koalisi ke Jokowi: Perpu KPK Sebagai Opsi Terakhir

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa, 1 Oktober 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa, 1 Oktober 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan lima ketua umum partai koalisi pendukungnya di Istana Bogor, Senin malam, 30 September 2019. Pertemuan ini untuk membicarakan soal rencana Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu KPK.

    Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengungkapkan dalam pertemuan itu partai koalisi memberi masukan kepada Jokowi ihwal Perpu KPK itu.

    "Kami tidak beri masukan secara spesifik. Hanya tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi perpu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.

    Hasil revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 itu dikritik banyak pihak lantaran dianggap akan melemahkan lembaga antirasuah. Sejumlah tokoh hingga mahasiswa pun mendesak Jokowi menerbitkan Perpu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

    Menurut Arsul, selain perpu ada opsi lain berupa revisi kembali UU KPK oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta opsi uji materi di Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat sipil.

    "Ada opsi lain juga yaitu legislative review dan juga judicial review yang saat ini sedang berlangsung di MK," kata anggota Komisi Hukum DPR ini.

    Adapun Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan pertemuanyang membahas Perpu KPK tersebut berlangsung sekitar 3 jam dari pukul 18.30 hingga menjelang 22.00 WIB.

    Pertemuan lengkap dihadiri lima ketua umum dan sekretaris jenderal partai koalisi. Yaitu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.

    Adapun para sekretaris jenderal berturut-turut yakni Hasto Kristiyanto, Johnny, Lodewijk Freidrich Paulus, Hasanuddin Wahid, dan Arsul Sani. Selain berdiskusi, Johnny mengatakan mereka juga menyantap bakso dan mie Jawa sebagai menu makan malam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.