Mendikbud Sebut 50 Orang Menyamar Pelajar SMA Saat Demo di DPR

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi menembakkan gas air mata ke arah massa pendemo di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019. Kericuhan pecah saat polisi berusaha memukul mundur massa. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Polisi menembakkan gas air mata ke arah massa pendemo di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019. Kericuhan pecah saat polisi berusaha memukul mundur massa. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, berdasarkan laporan kepolisian ada 50 orang menyamar sebagai pelajar SMA saat mengikuti unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR yang berakhir ricuh, Senin, 30 September 2019.

    "Berdasarkan laporan yang sudah saya terima, ternyata mereka, kan, bukan siswa, hanya memakai celana abu-abu, dan setelah ditangkap ternyata mereka bukan para siswa," katanya di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.

    Terkait hal ini, Muhadjir menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk ditindak.

    Muhadjir berujar ia belum menerima laporan terkait kemungkinan adanya siswa SMA asli yang benar-benar ikut unjuk rasa. Kalau pun ada, kata dia, pemerintah tidak akan menginstruksikan sekolah untuk memberi sanksi.

    "Pendidikan masa main sanksi. Pokoknya kami sadarkan melalui (pemerintah) provinsi gubernur, kabupaten/kota bupati dan wali kota, kemudian kepala dinas masing-masing, pengawas, kepala sekolah guru, dan orang tua," ujarnya.

    Ia mengatakan kementeriannya telah mengimbau agar sekolah tidak mengizinkan para siswanya ikut berunjuk rasa. Alasannya menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mereka bukan subjek yang diperbolehkan untuk berunjuk rasa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.