24 Ribu Personel TNI - Polri Dikerahkan untuk Amankan Jakarta

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota TNI bersiap-siap melakukan pengamanan menjelang pelantikan DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2019. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 6.000 personel untuk mengamankan pelantikan anggota DPR/MPR RI. TEMPO/Subekti

    Anggota TNI bersiap-siap melakukan pengamanan menjelang pelantikan DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2019. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 6.000 personel untuk mengamankan pelantikan anggota DPR/MPR RI. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 24.200 personel gabungan TNI - Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan di sekitar objek vital yang ada di Jakarta. Selain Gedung DPR-MPR yang bakal menjadi tempat pelantikan anggota DPR-MPR terpilih periode 2019-2024, objek vital yang diamankan adalah Istana Negara dan sentra perekonomian.

    "Sekitar 16.400 anggota Polri dan TNI 7.800," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dihubungi, pada Selasa, 1 Oktober 2019.

    Dedi menyebutkan pola pengamanan juga telah disiapkan di sekitar objek vital. Di sekitar jalan juga telah dikerahkan polisi lalu lintas, Sabhara, penegak peraturan, dan patroli.

    "Ada tiga ring. Ring satu di dalam tempat kegiatan pelantikan anggota dewan, ring dua di Gedung DPR, ring tiga di halaman parkir," ujar Dedi.

    Sebagai informasi, 1 Oktober 2019, anggota DPR-MPR terpilih periode 2019-2024 akan dilantik di Gedung DPR-MPR pada pukul 10.00 WIB. Selain pelantikan, akan ada agenda Badan Musyawarah (Bamus) oleh seluruh fraksi.

    Ke-575 anggota dewan tersebut pun diminta hadir lebih awal mengingat situasi keamanan dalam sepekan terakhir di area Gedung DPR/MPR terdapat aksi demo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.