Anggota DPR Termuda Hillary Brigitta Lasut Jadi Pimpinan Sidang

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Hillary Brigitta Lasut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Nasdem dari daerah pemilihan Sulawesi Utara, ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2019. Hillary menjadi legislator termuda yang melenggang ke parlemen. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Periode 2019-2024 termuda, Hillary Brigitta Lasut, 23 tahun akan menjadi pimpinan sidang pengambilan sumpah jabatan anggota DPR/MPR dan DPD RI hari ini, Selasa, 1 Oktober 2019.

"Jadi memang hari ini selain surprise menjadi pimpinan sidang DPR, ternyata aku juga diutus menjadi pimpinan sidang MPR. Persiapan jadi double, doakan semoga semua berjalan lancar," ujar politikus Partai NasDem ini di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 1 Oktober 2019.

Hillary akan berduet memimpin sidang dengan Anggota DPR tertua adalah Abdul Wahab Dalimunthe (80 tahun) dari Partai Demokrat. Mereka sudah melakukan gladi resik, kemarin.

Acara pelantikan digelar mulai pukul 09.15 sampai 11.40 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rangkaian acara pelantikan dimulai pukul 09.15, anggota DPR dan DPD terpilih diikuti Komisioner KPU, Sesjen DPR, MPR dan DPD memasuki ruangan. Selanjutnya, diumumkan Pemimpin Sementara DPR, DPD dan MPR RI oleh Sekretaris Jenderal DPR, MPR dan DPD. Setelah itu, Presiden, Wakil Presiden, Ketua KPU RI memasuki ruangan rapat paripurna.

Sidang Paripurna dimulai tepat pukul 10.00 dengan agenda awal pengucapan sumpah/janji Anggota DPR RI.

Setelah itu, rapat paripurna dibuka oleh pimpinan sementara DPR. Selanjutnya, dilakukan
pembacaan keputusan Presiden tentang Peresmian Keanggotaan DPR oleh Sekretaris Jendral DPR RI.

Setelah itu, digelar pengucapan sumpah/janji Anggota DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Setelah mengucap sumpah, anggota DPR RI terpilih menandatangani berita acara sumpah/janji Anggota DPR RI. Selanjutnya, dilakukan serah terima berita acara.

Pukul 10.33, sidang paripurna DPR ditutup oleh pimpinan sementara DPR. Setelah itu, dilanjutkan sidang paripurna pelantikan anggota DPD dan MPR berturut-turut dengan rentetan acara yang sama. Acara pelantikan anggota MPR/DPR dan DPD ini dijadwalkan selesai pukul 11.40 WIB.






YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

7 jam lalu

YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur minta pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terbuka terhadap RKUHP.


Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

11 jam lalu

Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Pemekaran wilayah di Papua memberi konsekuensi pada jumlah daerah pemilihan di Pemilu 2024. Anggota DPR mengusulkan Presiden mengeluarkan perpu.


Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Disahkan, Bakal Diketok Besok

11 jam lalu

Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Disahkan, Bakal Diketok Besok

RUU Pemasyarakatan sebelumnya batal disahkan pada 2019, karena masifnya penolakan dari masyarakat.


Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

12 jam lalu

Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

Perubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan pada RKUHP dianggap tak menghilangkan masalah utama pada pasal anti-demokrasi itu.


Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

13 jam lalu

Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

Dalam draf final RKUHP yang dikirim pemerintah ke DPR memuat pasal soal kumpul kebo dan perzinahan. Kumpul kebo dihukum 6 bulan.


RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

14 jam lalu

RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

14 jam lalu

Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

Pemerintah dan DPR membuka peluang membahas ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbatas menyangkut 14 isu krusial.


DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

16 jam lalu

DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

DPR RI berencana mengesahkan RUU Pemasyarakatan sebelum masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT

16 jam lalu

Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT

Usai kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT, Muhadjir mengatakan menyisir terhadap izin-izin kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera


Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

16 jam lalu

Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI