Bukan Perpu KPK, PPP Usul Jokowi Gelar Legislative Review

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani saat ditemui usai acara pembukaan Mukernas PPP di Hotel Ledian, Serang, Banten pada Jumat, 19 Juli 2019. Dewi Nurita/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu KPK hanya salah satu opsi. Arsul menyebut ada cara lain yakni Legislative Review yang bisa dilakukan pemerintah.

“Perpu kan salah satu opsi saja, ada opsi lain yaitu legislative review. Berarti nanti amandemen atau ubah UU KPK hasil revisi di masa DPR yang baru,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 September 2019.

Opsi lainnya, ada Judicial Review, yang saat ini tengah dilakukan kelompok mahasiswa di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Perpu, menurut Arsul, adalah opsi ketiga.

“Tapi bentuknya gimana sampai dengan sekarang belum ada informasi atau penjelasan kepada kami di DPR,” kata dia.

Adapun PPP menurut Arsul belum bersikap terkait rencana Presiden Jokowi menerbitkan Perpu KPK. Ia mengaku harus lebih dulu melihat isi dari Perpu, sebelum partainya memutuskan menolak atau mendukung. Arsul percaya Jokowi akan berkomunikasi dengan partai-partai, atau fraksi di DPR bila Perpu menjadi pilihan.

Arsul menegaskan, di antara ketiga pilihan itu Legislative Review adalah yang terbaik. Begitu DPR baru dilantik, kemudian baleg dibentuk, dan prolegnas lima tahunan serta prolegnas 2020 disusun, pemerintah boleh melakukan inisiasi tersebut.

“Nanti kami ubah ulang, enggak masalah itu,” kata dia.

Undang-Undang KPK yang baru saja disahkan DPR hingga kini masih menuai polemik. Bahkan sejak disahkan, mahasiswa dan elemen sipil lainnya menolak UU KPK yang dinilai malah melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Unjuk rasa berlangsung selama sepekan kemarin. Dua mahasiswa tewas dan puluhan lainnya terluka akibat gelombang aksi menolak UU KPK itu. Sejumlah tokoh yang bertemu Jokowi mendesak Presiden mengeluarkan Perpu KPK. Menanggapi itu Jokowi mengatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perpu KPK.

Sebelumnya Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kurang tepat apabila langkah presiden mengeluarkan Perpu. “Mengubah Undang-Undang dengan Perpu sebelum Undang-Undang tersebut dijalankan adalah sikap yang kurang tepat,” tuturnya di Jakarta, Ahad 29 September 2019.






Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

13 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

16 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

18 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

1 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

1 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

1 hari lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

1 hari lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.


Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

2 hari lalu

Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

Mereka menilai kebijakan yang diambil Jokowi justru menyebabkan tidak stabilnya perekonomian rakyat.


Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

2 hari lalu

Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

Heru Budi Hartono menyebut soal namanya yang digadang bakal jadi Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan masih misteri dan tak perlu dijawab.


Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

2 hari lalu

Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

Sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono hampir setiap hari bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi sejak namanya resmi diusulkan sebagai calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, Heru mengklaim belum ada membicarakan topik ini dengan kepala negara.