Demokrat Nilai Belum Ada Urgensi Jokowi Terbitkan Perpu KPK

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, memberikan keterangan kepada awak media susai rapat pleno, di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, 6 Maret 2017. Partai Demokrat menyerahkan keputusan untuk memberikan dukungan kepada paslon Ahok-Djarot atau Anies-Sandi yang maju dalam putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 kepada Agus Harimurti Yudhoyono. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK untuk saat ini. Sebab, ujar dia, sejak awal DPR dan pemerintah telah sepakat melakukan perubahan.

Syarief membandingkan dengan Perpu UU Pilkada yang pernah dikeluarkan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Ketika itu, Demokrat sebagai partai utama pendukung pemerintah sudah tidak sepakat akan pengesahan UU Pilkada, namun kalah suara di pengambilan keputusan tingkat I. Sehingga, undang-undang tetap lanjut disahkan dan SBY akhirnya mengeluarkan Perpu untuk menganulir UU tersebut.

"Jadi kondisinya berbeda dengan Perpu yang dikeluarkan Pak SBY. Ya silakan saja keluarkan Perpu, tapi kami melihat tidak ada urgensinya," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 30 September 2019.

Demokrat, ujar Syarief, sejak awal dalam posisi sepakat dengan perubahan yang memperkuat KPK. "Yang perlu dipertegas hanya siapa yang mengangkat dewas. Bagi Demokrat itu memang sedikit rancu dan perlu dipertanyakan independensinya nanti kalau diangkat oleh presiden," ujar Syarief.

Jika nanti Presiden Jokowi tetap mengeluarkan Perpu dan meminta pertimbangan DPR, Demokrat belum bisa memastikan menerima atau menolak. "Kalau Perpu keluar, ya kita lihat saja sejauh mana. Kami bandingkan, kami harus pelajari dulu," ujar dia.

Sejauh ini, sikap partai terbelah berkaitan dengan rencana Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu KPK. PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah menolak Perpu dikeluarkan. Sebagian partai pendukung pemerintah lainnya juga bersikap sama.

Adapun Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menyebut, Jokowi memiliki kuasa penuh untuk mengeluarkan Perpu KPK. "Sekarang ini bola ada di tangan presiden. Pak Jokowi punya kuasa penuh atas KPK," ujar Wakil Ketua DPR RI ini di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 27 September 2019.






NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

9 jam lalu

NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Partai NasDem dan calon mitra koalisinya memilih berhati-hati daripada terburu-buru dalam meresmikan koalisi.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

10 jam lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

10 jam lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

11 jam lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

12 jam lalu

Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

PDIP memiliki elektabilitas tertinggi 22,8 persen disusul dengan Partai Gerindra dengan 16,9 persen. Kemudian Golkar dengan 10,3 persen.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

13 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

14 jam lalu

PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

PKS disebut-sebut bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai NasDem. Ketiganya mengatakan telah menjalin komunikasi yang intensif.


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

19 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

21 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

1 hari lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.