Hakim MK Anggap Uji Materi UU KPK oleh Mahasiswa Masih Prematur

Reporter

Editor

Amirullah

Demonstran Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyiapkan judicial review atau hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Shinta Maharani

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dimohonkan 18 mahasiswa masih terlalu prematur. Alasannya undang-undang itu baru sebatas disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, dan belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

"UU itu membutuhkan tahapan perencanaan, ini sudah, penyusunan, sudah, pembahasan, sudah. Pengesahan, ini yang belum. Karena pengesahannya oleh presiden, dan pengundangan," kata Wahiduddin dalam sidang di gedung mahkamah Konstitusi, Senin, 30 September 2019.

Gugatan uji materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu diajukan 18 mahasiswa, dengan kuasa pemohon yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Dalam uji materiilnya, para penggugat mempermasalahkan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam UU KPK Pasal 29. Pasal itu mengatur bahwa pimpinan KPK harus memenuhi syarat yakni tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi pimpinan KPK.

Dalam gugatan formil, para penggugat mempersoalkan proses revisi UU yang dianggap cacat prosedur karena tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas. Para penggugat juga mempermasalahkan rapat paripurna pengesahan UU KPK, pada 17 September 2019.

Selain menilai prematur, hakim konstitusi Wahiduddin juga menyoroti adanya pemohon yang tak sepenuhnya mahasiswa. Dalam daftar pemohon nomor 15, tertulis bahwa ia merupakan politikus dan merupakan mantan mahasiswa. Sedangkan pemohon nomor 17 tak dicantumkan statusnya.

"Yang dilampirkan tidak ada kartu mahasiswa, hanya KTP. Ini sekedar mengingatkan," kata Wahiduddin.

 

 






MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

9 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

11 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

11 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

26 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.


MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

20 Juli 2022

MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

Narkotika golongan I seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan alias medis, seperti ketentuan yang saat ini berlaku


Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

9 Juli 2022

Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

Dalam sehari, Mahkamah Konstitusi menolak 4 gugatan sekaligus. antara lain soal Presidential Threshold dan uji materi Gubernur DKI Jakarta dan Papua.


Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

6 Juli 2022

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.