Nasdem Sarankan Penolakan UU Diselesaikan dengan Dialog

Reporter

Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi solidaritas dan duka cita terhadap korban jiwa Mahasiswa Universitas Halu Oleo di depan Polresta Solo, Jawa Tengah, Jumat 27 September 2019. Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas tindakan represif aparat penegak hukum dalam menangani aksi unjuk rasa yang menimbulkan korban jiwa dan meminta Polri melakukan proses investigasi menyeluruh atas peristiwa itu. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyarankan penolakan terhadap revisi UU KPK yang telah disahkan dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diselesaikan melalui dialog, tidak dengan aksi demonstrasi. Surya ingin kekisruhan yang terjadi akhir-akhir ini dapat diselesaikan dengan dialog.

"NasDem berupaya sepenuhnya membangun komunikasi baik dialog atau cara apapun yang baik dengan mahasiswa," kata Surya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad malam, 29 September 2019.

Surya mengatakan NasDem menghormati keputusan parlemen terkait pengesahan revisi UU KPK namun di saat yang sama juga menghormati aspirasi masyarakat, apalagi aspirasi itu datang dari kalangan muda seperti mahasiswa.

Dia mengakui Partai NasDem memiliki andil atas disahkannya revisi UU KPK karena beleid itu memang disepakati oleh seluruh fraksi untuk disahkan. "NasDem siap mengakui kesalahan jika memang pengesahan revisi UU KPK itu dianggap salah."

Namun untuk menyelesaikan perdebatan, Surya menyarankan mahasiswa menempuh uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini.

Nasdem tidak sepakat apabila aksi turun ke jalan terus dilakukan karena aksi demo mahasiswa sangat rentan ditunggangi pihak-pihak yang memiliki agenda terselubung.

Dialog, kata Surya, adalah untuk membangun keutuhan agar tidak memberikan kesempatan kepada provokator politik dan kaum radikal di negeri ini yang ikut memperkuat barisan aksi mahasiswa dalam bungkus yang sama menentang RUU KPK. “Tapi, memiliki upaya kelanjutan sendiri, agenda sendiri, agenda terselubung."






Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

8 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

11 jam lalu

Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan nama capres koalisi akan diumumkan 10 November. Hadir di acara bersama Anies Baswedan.


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

18 jam lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

19 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

2 hari lalu

Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

Rocky Gerung menyatakan Anies Baswedan hanya akan berpindah dari Kantor Gubernur DKI Jakarta ke Kantor Presiden.


Pendukung Anies Baswedan Kritik Langkah Presiden Jokowi Dukung Prabowo Subianto

4 hari lalu

Pendukung Anies Baswedan Kritik Langkah Presiden Jokowi Dukung Prabowo Subianto

Pendukung Anies Baswedan menilai langkah Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto tidak layak.


Bela Anies Baswedan, Partai Demokrat Dinilai Bisa Dapat Efek Ekor Jas

5 hari lalu

Bela Anies Baswedan, Partai Demokrat Dinilai Bisa Dapat Efek Ekor Jas

Partai Demokrat dinilai bisa mendapatkan efek ekor jas lebih besar jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

5 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Koalisi dengan PKS dan Nasdem, Jubir Demokrat: Kami Masih Berproses

5 hari lalu

Koalisi dengan PKS dan Nasdem, Jubir Demokrat: Kami Masih Berproses

Juru bicara partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi soal koalisi bersama Nasdem dan PKS. Ia menjelaskan prosesnya masih berjalan


Ahli Politik Prediksi Elektabilitas Anies Turun setelah Lengser dari Gubernur DKI Jakarta

6 hari lalu

Ahli Politik Prediksi Elektabilitas Anies Turun setelah Lengser dari Gubernur DKI Jakarta

Peneliti LIPI Wasisto Rahardjo berkomentar elektabilitas Anies Baswedan dan potensinya dalam pilpres.