Belum Diteken Jokowi, UU KPK Sudah Diuji Materi di MK Hari Ini

Reporter

Editor

Amirullah

Sejumlah mahasiswa dari universitas se-Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 26 September 2019. Mereka menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan DPR. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang dimohonkan oleh para mahasiswa dari berbagai universitas pada pukul 08.30 WIB, Senin, 30 September 2019.

Sebanyak 18 mahasiswa yang menggugat didampingi kuasa pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Mereka menggugat UU KPK karena dinilai cacat formil dan materiil, kendati undang-undang tersebut belum diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan diundangkan ke dalam lembaran negara.

Ihwal hal tersebut, juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, sidang tetap digelar karena sudah diregistrasi MK. "Selanjutnya, lihat sidang pendahuluan nanti. Apakah diminta menunggu sampai sidang perbaikan atau akan seperti apa," ujar Fajar saat dihubungi Tempo pada Ahad malam, 29 September 2019.

Sebelumnya, Zico Simanjuntak mendetailkan gugatan secara formil maupun materil yang diajukan ke MK. Dalam gugatan formil, para penggugat mempersoalkan proses revisi UU yang cacat prosedur karena tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas.

Para penggugat juga mempermasalahkan rapat paripurna pengesahan UU KPK, pada 17 September 2019. Rapat itu hanya dihadiri oleh 80 anggota DPR, namun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan ada 289 anggota dewan yang hadir.

Zico menerangkan pihaknya juga mempersoalkan proses pembentukan UU KPK yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. KPK sendiri, kata dia, juga tidak dilibatkan dalam pembahasan UU tersebut. “Dalam pembentukan UU, lembaga terkait seharusnya diikutsertakan," ujar Zico seperti dilansir dari Antara pada Jumat, 20 September 2019.

Adapun dalam gugatan materil, para penggugat mempermasalahkan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam UU KPK Pasal 29. Pasal itu mengatur bahwa pimpinan KPK harus memenuhi syarat yakni tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi pimpinan KPK.

Menurut Zico, pasal itu tidak mengatur mekanisme sanksi apabila aturan ini dilanggar. Menurut dia, DPR juga mengabaikan aturan ini ketika memilih Inspektur Jenderal Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. “Sayangnya di UU tidak ada ketentuan sanksi apabila aturan ini dilanggar,” kata dia.

DEWI NURITA | ANTARA






PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

18 hari lalu

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

24 hari lalu

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

25 hari lalu

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.


MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

25 hari lalu

MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

Narkotika golongan I seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan alias medis, seperti ketentuan yang saat ini berlaku


Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

36 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

Dalam sehari, Mahkamah Konstitusi menolak 4 gugatan sekaligus. antara lain soal Presidential Threshold dan uji materi Gubernur DKI Jakarta dan Papua.


Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

39 hari lalu

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.


Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

39 hari lalu

Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis besok, 7 Juli 2022, akan menggelar sidang pengucapan putusan atas tiga gugatan UU Pemilu.


Besok, PKS Daftarkan Judicial Review Aturan Presidential Threshold 20 Persen ke MK

39 hari lalu

Besok, PKS Daftarkan Judicial Review Aturan Presidential Threshold 20 Persen ke MK

PKS akan menggugat aturan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional yang diatur dalam UU Pemilu.


Eks Penyidik KPK Korban TWK Sebut KPK Telah Dilumpuhkan dan Dikerdilkan

46 hari lalu

Eks Penyidik KPK Korban TWK Sebut KPK Telah Dilumpuhkan dan Dikerdilkan

Para pegawai dan penyidik eks KPK korban TWK menilai KPK saat ini telah dilumpuhkan dan dikerdilkan. Hnya menangani kasus korupsi kecil


Ogah Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Wamenkumham: Tak Setuju, Saya Tantang ke MK

46 hari lalu

Ogah Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Wamenkumham: Tak Setuju, Saya Tantang ke MK

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan desakan penghapusan pasal penghinaan presiden di RKUHP sebagai sesat pikir.