Yasonna Laoly: Jokowi Ditekan-tekan soal Perpu KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (ketiga kiri) diampingi istri Elisye Yasonna laoly (ketiga kanan) berfoto bersama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (kedua kiri), Menko PMK Puan Maharani (kedua kanan), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri), dan Ketua Senat Irjen Pol Aris Budiman (kanan) seusai Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar di Aula STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Rabu 11 September 2019. Yasonna H Laoly dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Menkumham Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (ketiga kiri) diampingi istri Elisye Yasonna laoly (ketiga kanan) berfoto bersama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (kedua kiri), Menko PMK Puan Maharani (kedua kanan), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri), dan Ketua Senat Irjen Pol Aris Budiman (kanan) seusai Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar di Aula STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Rabu 11 September 2019. Yasonna H Laoly dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Yasonna Laoly menyebut tekanan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK tak selayaknya dilakukan.

    "Bagaimana? Ini kan UU baru disahkan, Presiden ditekan-tekan (keluarkan Perpu). Dia ramai kan karena ditekan-tekan," ujar Yasonna yang baru saja mengundurkan diri sebagai Menkumham saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Ahad, 29 September 2019.

    Yasonna mengklaim, tekanan menerbitkan Perpu itu tidak murni berasal dari masyarakat. "Enggak lah, belum jelas (masyarakat). Survei kompas mengatakan 65 persen," ujar politikus PDIP ini.

    Pernyataan Yasonna ini merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK. Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

    Adapun Yasonna sendiri berpendapat, jalur konstitusi yang harusnya ditempuh bagi yang menolak revisi UU KPK adalah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. "Biasakan kita mengikuti jalan konstitusi," ujar Yasonna.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.