Projo Sebut Jokowi Minta Pelantikan Dimajukan Sehari

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pro-Jokowi Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pelantikan presiden-wakil presiden dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019. Menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum, pelantikan sedianya dilakukan pada 20 Oktober yang jatuh pada hari Ahad.

    Budi tak membantah masih ada kekhawatiran masyarakat soal adanya kemungkinan penumpang gelap yang ingin menggagalkan pelantikan presiden/wakil presiden.

    "Menyampaikan aspirasi termasuk berupa unjuk rasa sangat dihargai. Tapi ketidakjujuran dan motif politik destruktif yang harus diwaspadai," kata Budi lewat keterangan tertulis, Sabtu, 28 September 2019. Tempo berusaha menghubungi Budi lagi untuk menjelaskan perihal ini, tetapi belum direspons.

    Dalam keterangan tertulisnya, Budi meminta agar tak ada pihak yang coba-coba mengganggu apalagi membatalkan pelantikan presiden/wakil presiden. Dia mengatakan pelantikan itu bukan cuma menyangkut Jokowi-Ma'ruf Amin, melainkan lebih pada menghormati agenda kenegaraan penyerahan mandat rakyat hasil Pemilu 2019.

    Budi pun berujar, seluruh pendukung Jokowi dari berbagai unsur siap menyambut dan menyukseskan acara pelantikan. Persiapan dilakukan setelah sejumlah pemimpin kelompok relawan bertemu Jokowi di Istana Merdeka pada Jumat, 27 September 2019.

    "Teknisnya sedang diatur. Tapi antusiasme tinggi. Jutaan pendukung Jokowi siap hadir," kata dia.

    Tempo berusaha mengonfirmasi informasi ini ke pihak Staf Khusus Presiden Adita Irawati tetapi belum mendapat respons.

    Isu ihwal adanya pihak yang ingin menggagalkan pelantikan ini di antaranya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Dia menuding demo mahasiswa bertajuk reformasi dikorupsi pada 24 September 2019 ditunggangi penumpang gelap yang ingin menggagalkan pelantikan presiden-wakil presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.