Golkar Konsolidasi: Bamsoet Didukung Jadi Ketua MPR

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga dari kanan) menghadiri acara lepas-sambut anggota DPR fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga dari kanan) menghadiri acara lepas-sambut anggota DPR fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Dito Ariotedjo menyambut  baik konsolidasi antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Ketua Umum dan Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu sebelumnya bertemu pada Jumat malam, 27 September 2019.

    Dito pun mengapresiasi sikap kedua belah pihak yang saling mendukung. Dia mendorong keduanya berduet sebagai pemimpin partai dan parlemen, tepatnya Majelis Permusyawaratan Rakyat.

    "Saya sangat mendukung duet Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI," kata Dito dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 September 2019.

    Sikap saling mendukung itu, kata Dito, sebelumnya disampaikan Bamsoet dan Airlangga dalam pertemuan Jumat malam. Dalam pertemuan itu keduanya sepakat mengakhiri tensi di internal partai beringin.

    "Partai Golkar sebagai salah satu partai terbesar dan tertua tentunya menjadi rujukan stabilitas politik nasional. Apalagi dalam masa transisi legislatif dan pemerintahan Pak Jokowi periode kedua," kata Ketua Umum DPP AMPI ini.

    Konsolidasi ini tak terlepas dari situasi politik nasional tanah air yang belakangan memanas karena demonstrasi mahasiswa di banyak daerah. Bamsoet mengatakan, apa pun alasannya demonstrasi-demonstrasi tersebut telah mengganggu stabilitas nasional.

    Padahal, ujarnya, situasi kondusif diperlukan menjelang pelantikan anggota parlemen pada 1 Oktober serta presiden-wakil presiden 20 Oktober nanti. Bamsoet mengatakan dua agenda ini harus berjalan aman dan damai.

    "Karena itulah potret situasi keamanan dan stabilitas politik Indonesia yang akan disaksikan seluruh dunia," ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.