Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Butuh Biaya Rp 4,5 Miliar Pulangkan Perantau Minang dari Wamena

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Warga memadati Pangkalan TNI AU Manuhua Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu 25 September 2019. Warga Wamena mulai mengungsi meninggalkan Wamena menggunakan pesawat Hercules pascakerusuhan pada Senin (23/9/2019). ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Warga memadati Pangkalan TNI AU Manuhua Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu 25 September 2019. Warga Wamena mulai mengungsi meninggalkan Wamena menggunakan pesawat Hercules pascakerusuhan pada Senin (23/9/2019). ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyerukan agar masyarakat provinsi itu di kampung halaman maupun yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia untuk ikut membantu kepulangan perantau dari Wamena, Jayawijaya, Papua.

"Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumbar sudah mulai pengumpulan bantuan. Diharapkan ASN di kabupaten dan kota juga mengikuti. Masyarakat di kampung dan di rantau juga bisa mengirimkan bantuan," katanya di Padang, Sabtu, 28 September 2019.

Kepedulian semua pihak sangat diharapkan karena biaya pemulangan dari perantau Minang itu cukup besar. Berdasarkan informasi dari Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) Papua, Zulhendri Sikumbang, sementara ini ada sekitar 327 kepala keluarga perantau di Wamena yang ingin pulang.

Dengan estimasi tiga orang per keluarga, ada 900 orang lebih yang harus dibantu kepulangannya. Harga tiket pesawat dari Papua-Padang diperkirakan Rp 5 juta per orang. Jadi setidaknya butuh Rp 4,5 miliar anggaran untuk membantu pemulangan perantau itu.

Irwan mengatakan Pemprov Sumbar sudah membuka rekening khusus untuk membantu perantau di Wamena tersebut. Siapapun yang bersedia membantu bisa mengirimkan bantuan ke rekening Bank Nagari 2101.0210.07340-3 atas nama Sumbar Peduli Sesama.

Nasib perantau Minang di Wamena saat ini, katanya, masih simpang siur. Informasi terakhir sebagian besar termasuk wanita dan anak-anak masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk memastikan kondisinya Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit bersama sejumlah perwakilan OPD langsung diutus ke Papua untuk memastikan hal itu. Rombongan itu juga membawa sedikit bantuan yang sempat terkumpul sebelum keberangkatan.

"Dari hasil pertemuan nanti diharapkan akan didapat informasi pasti kondisi dan berapa orang warga Sumbar di sana yang ingin pulang namun tidak punya biaya lagi," katanya.

Sebelumnya kerusuhan di Wamena mengakibatkan 28 orang tewas. Sepuluh diantaranya perantau Minang yang berasal dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Delapan dari sepuluh jenazah itu sudah dipulangkan dan dikuburkan di kampung halaman. Namun, kondisi perantau di Wamena masih simpang siur. Banyak informasi tidak jelas menyebar melalui pesan WA dan media sosial.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

17 jam lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

Perubahan istilah KKB menjadi OPM justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua


Pakar Ingatkan Pemerintah Antisipasi Respons Internasional soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

18 jam lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Pakar Ingatkan Pemerintah Antisipasi Respons Internasional soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Perubahan istilah KKB menjadi OPM berpotensi membuat pemerintah akan melakukan tindakan yang lebih keras untuk menangani konflik di Papua.


Anggota TNI dan Brimob yang Terlibat Bentrok di Sorong Dipastikan Bakal Dihukum

1 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Anggota TNI dan Brimob yang Terlibat Bentrok di Sorong Dipastikan Bakal Dihukum

Anggota TNI/Polri yang terlibat bentrok di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Ahad pagi, 14 April 2024, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

1 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


Setelah KKB Kembali Jadi OPM, Ini Pendekatan yang akan Dilakukan TNI di Papua

1 hari lalu

Brigjen Nugraha Gumilar. Dok Pribadi
Setelah KKB Kembali Jadi OPM, Ini Pendekatan yang akan Dilakukan TNI di Papua

Pendekatan apa yang akan dilakukan TNI di Papua setelah mengembalikan istilah OPM?


Bentrok Brimob dan TNI AL di Sorong, Ini Kata KSAL dan Pangkoarmada III

1 hari lalu

Kapolda Papua Barat bersama pimpinan TNI memberikan keterangan pres terkait kasus bentrok antara personel TNI AL dan anggota Brimob di Polresta Sorong Kota, Ahad, 14 April 2024. Foto: ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu
Bentrok Brimob dan TNI AL di Sorong, Ini Kata KSAL dan Pangkoarmada III

Apa kata KSAL soal anggota TNI yang bentrok dengan Brimob di Sorong?


Bentrok TNI vs Brimob di Papua, Mabes Polri: Antarkomandan Telah Bertemu

1 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Bentrok TNI vs Brimob di Papua, Mabes Polri: Antarkomandan Telah Bertemu

Mabes Polri menyatakan jajarannya dan TNI terus bersinergi dalam menyelesaikan perselisihan


Anggota Komisi I Sebut Istilah OPM Lebih Realistis tapi Berdampak Politis

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota Komisi I Sebut Istilah OPM Lebih Realistis tapi Berdampak Politis

Penyebutan nama OPM bisa berdampak negatif lantaran kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.


Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

1 hari lalu

Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum


Inilah 4 Akar Masalah Papua Menurut LIPI

1 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Inilah 4 Akar Masalah Papua Menurut LIPI

Ada empat akar masalah Papua, yakni sejarah dan status politik, diskriminiasi, kekerasan dan pelanggaran HAM berat, dan kegagalan pembangunan.