Atalia: Ekonomi Kreatif Pilar Perekonomian Jabar

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, saat menghadiri Smesco Jabar Festival 2019 di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu, 28 September 2019.

    Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, saat menghadiri Smesco Jabar Festival 2019 di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu, 28 September 2019.

    INFO JABAR — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, mengatakan Jawa Barat memiliki potensi besar dalam hal kerajinan dan kuliner. Bahkan, provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia ini mempunyai ragam karya yang bervariatif dari setiap daerahnya.

    "Jawa Barat itu luasnya luar biasa dengan penduduk yang luar biasa juga. Karena itu, kami memiliki banyak sekali kerajian," kata Atalia usai menghadiri Smesco Jabar Festival 2019 di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu, 28 September 2019.

    Atalia menambahkan saat ini industri kerajinan merupakan bagian dari ekonomi kreatif, yang nantinya akan menjadi pilar perekonomian Jawa Barat. Untuk itu, kata dia, Dekranasda Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK), terus mendorong para pengrajin maupun kuliner untuk mengembangkan dan mendiversifikasikan produk-produknya.

    Kepala Dinas KUK Jawa Barat, Kusmana Hartadji, berharap pelaku usaha kecil di Jawa Barat mampu menjawab tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. "Sudah banyak program Pemprov Jabar, salah satunya UKM Juara dan UKM Naik Kelas. Kami mendukung kabupaten dan kota meningkatkan daya saing melalui pameran dan temu bisnis. Ternyata banyak UKM yang sudah berdaya saing dan beberapa produk memang harus ditingkatkan," katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.