PDIP Ingatkan Jokowi Tak Buru-buru Terbitkan Perpu KPK

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, usai menemani Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan antara PDIP dan Departemen Internasional Partai Komunis Cina di Hotel Mandarin, Jakarta, 18 September 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpandangan Presiden Joko Widodo sebaiknya tak tergesa-gesa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan UU itu seharusnya dilaksanakan terlebih dulu, baru dievaluasi dan diubah jika efeknya negatif.

Dia juga menyinggung bahwa pada awalnya Presiden Jokowi dan seluruh partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat sudah satu suara melakukan revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 itu.

"Maka mengubah undang-undang dengan perpu sebelum undang-undang itu dijalankan adalah sikap yang kurang tepat," kata Hasto lewat keterangan tertulis, Sabtu, 28 September 2019.

Hasto mengatakan, partainya berpegang pada prinsip bahwa revisi UU KPK merupakan kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dia meyakini Jokowi tak akan menerbitkan Perpu KPK sebelum berbicara dengan partai-partai politik yang ada di parlemen.

"Kami percaya, bahwa terkait kemungkinan adanya perpu, Presiden Jokowi akan membahasnya dengan seluruh pimpinan dewan dan pimpinan fraksi di DPR," katanya.

Hasto pun menyinggung adanya masukan dari sejumlah tokoh terkait Perpu KPK ini. Pada Kamis lalu, 26 September, Presiden Jokowi memang bertemu dengan puluhan tokoh yang berlatar belakang budayawan, agamawan, hingga pakar hukum.

Seusai pertemuan itu, Jokowi mengatakan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perpu KPK. Dia berujar timnya akan mengalkulasi dan mengkaji kemungkinan tersebut.

"Bagi PDI Perjuangan, ide itu hanyalah gagasan sebagian tokoh, dan sifatnya sebagai aspirasi," kata Hasto. Selain datang dari para tokoh, desakan membatalkan UU KPK hasil revisi itu sebenarnya juga menjadi salah satu tuntutan aksi mahasiswa yang digelar 23-24 September lalu.

PDIP, lanjut Hasto, tegas dengan posisi politik membela pemerintahan Joko Widodo terkait isu Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hasto mengatakan PDIP percaya komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi yang menurutnya lebih berkeadilan dengan melakukan revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 itu.

Hasto merujuk hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK. Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

Ihwal keberadaan dewan pengawas KPK, Hasto menyinggung sikap dua mantan komisioner KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang pernah berseberangan dengan presiden. Dia menilai keberadaan dewan pengawas diperlukan agar wewenang KPK tidak tanpa batas.

"Bahkan pernyataan Abraham Samad yang pernah akan menangkap Presiden sebagai cermin hadirnya kekuasaan KPK tanpa batas, negara di dalam negara, ke depan tidak boleh terjadi lagi," kata Hasto.






PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

9 jam lalu

PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

Menurut Dasco, lumbung suara Ketua Umum Gerindra Prabowo yang digadang-gadang menjadi capres 2024 juga berasal dari petani dan nelayan.


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

10 jam lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

11 jam lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

12 jam lalu

Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

Jokowi mengajak dua pembantunya dalam kunjungan ini. Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.


Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

13 jam lalu

Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

Jokowi mengingatkan beberapa barang bantuan yang kerap terabaikan untuk disalurkan ketika bencana, yaitu pakaian anak-anak dan perempuan.


Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

13 jam lalu

Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir Pakistan telah memaksa kurang lebih 800 ribu warga mengungsi.


Akui Ada Pembicaraan Politis dengan Rocky Gerung, Gibran: Tak Bahas Pilkada DKI

14 jam lalu

Akui Ada Pembicaraan Politis dengan Rocky Gerung, Gibran: Tak Bahas Pilkada DKI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan dalam pertemuan dengan Rocky Gerung tak membahas soal Pilkada DKI. Dia mengatakan ingin di Solo dulu.


Tomy Winata Ikut Dampingi Jokowi Lepas Bantuan Banjir Pakistan

14 jam lalu

Tomy Winata Ikut Dampingi Jokowi Lepas Bantuan Banjir Pakistan

Tomy Winata berdiri di belakang Jokowi, ketika kepala negara memberikan penjelasan kepada media terkait bantuan yang dikirimkan hari ini.


Jokowi Tetapkan Animal Holiday Setiap Senin di Taman Margasatwa Ragunan, Sejak Kapan?

14 jam lalu

Jokowi Tetapkan Animal Holiday Setiap Senin di Taman Margasatwa Ragunan, Sejak Kapan?

Animal Holiday berlaku di Taman Margasatwa Ragunan, setiap Senin kebun binatang ini tutup. Sejak kapan peraturan yang ditetapkan Jokowi itu?


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

16 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.