Mahasiswa Berencana Demo Lagi Saat Sidang Paripurna Terakhir DPR

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi solidaritas di depan Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam, 26 September 2019. Aksi solidaritas tersebut dilakukan untuk mendoakan almarhum Randi, salah satu mahasiswa Universitas Haluoleo yang tewas saat mengikuti demonstrasi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Sejumlah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi solidaritas di depan Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam, 26 September 2019. Aksi solidaritas tersebut dilakukan untuk mendoakan almarhum Randi, salah satu mahasiswa Universitas Haluoleo yang tewas saat mengikuti demonstrasi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta-Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Jakarta Andi Prayoga  mengatakan mahasiswa akan berkonsolidasi untuk menggelar demonstrasi menolak rancangan undang-undang bermasalah pada sidang paripurna terakhir Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019, Senin, 30 September 2019.

    "Ya, kami konsolidasi lagi agar kami semua bisa satu suara, satu keresahan turun ke jalan, menyuarakan suara-suara kita, suara rakyat," tutur mahasiswa Stebank Islam Mr. Sjafrudin Prawira Negara itu dalam diskusi Polemik di d'consulate lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu 28 September 2019.

    Saat ditanyai apa alasan mahasiswa turun ke jalan lagi kendati tuntutan mereka sudah dipenuhi, Andi menuturkan bahwa mahasiswa ingin DPR membatalkan RKUHP dan RUU bermasalah lain, bukan menunda seperti sekarang ini. Selain itu, untuk Undang-Undang KPK yang terlanjut disahkan, ia meminta agar presiden segera mengeluarkan Perpu.

    Penerbitan Perpu ini pula, menurut Andi, menjadi alasan kenapa mereka menolak untuk bertemu Presiden. Andi merasa saat ini tak perlu lagi bertemu dengan Presiden karena sikap mahasiswa di seluruh Indonesia sudah jelas.

    "Presiden harus memenuhi tuntutan mahasiswa. Sekarang ini saya pikir bukan lagi wilayah negosiasi. Presiden harus mengeluarkan Perpu untuk mengganti UU KPK itu," kata dia.

    Namun Andi menggaris bawahi pernyataannya tersebut tidak mewakili seluruh mahasiswa. Ia mengatakan hanya mewakili diri sendiri dan kampusnya saja. "Saya tidak mewakili teman-teman mahasiswa, saya menjawab diri saya dan kampus," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.