Pakar Hukum: Opsi Paling Mungkin Jokowi Terbitkan Perpu KPK

Reporter

Editor

Amirullah

Ahli Ekonomi, Prof. Emil Salim ikut menghadiri pertemuan antara sejumlah tokoh dan budayawan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 September 2019. Pertemuan untuk memberi masukan terkait permasalahan politik saat ini. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan opsi paling memungkinkan diambil Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengatasi penolakan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

"Paling memungkinkan buat Pak Jokowi itu memang hanya perpu," kata Bivitri saat dihubungi Tempo, Sabtu, 28 September 2019.

Bivitri menjelaskan, dari tiga opsi (judicial review, legislative review, dan perpu), Jokowi hanya memiliki wewenang penuh terhadap perpu. Sesuai Pasal 22 UUD 1945, kata Bivitri, Presiden berhak menetapkan perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Adapun judicial review, Bivitri mengatakan tergantung kekuatan permohonan masyarakat sipil, bukan pemerintah. Pemerintah tidak boleh menjadi pemohon uji materi. Sebab, pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang pasti akan diundang untuk memberikan keterangan terkait permohonan uji materi. "Dan pemutusnya hakim, jadi kontrol bukan di Pak Jokowi," katanya.

Sedangkan opsi legislative review, menurut Bivitri, Jokowi tidak memiliki kontrol meskipun punya andil. Dalam situasi normal, kata dia, melakukan legislative review tidaklah mudah. Apalagi DPR dalam waktu dekat akan berganti anggota.

Setelah dilantiknya anggota DPR periode baru, setidaknya mereka akan membentuk pimpinan, komisi-komisi, dan alat kelengkapan dewan, lalu membuat program legislasi nasional. Bivitri memperkirakan, pembahasan undang-undang baru akan dilakukan setelah Februari 2020.

"Dari sekarang ke Februari itu baru prolegnas ya, belum bahas undang-undang. Waktunya sangat panjang dan damage-nya kekacauan yang dihasilkan oleh KPK dengan desain sekarang sudah akan sangat parah. Jadi yang bisa dikontrol Pak Jokowi penuh pada saat ini perpu," kata dia.






Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

11 jam lalu

Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

Jokowi mengajak dua pembantunya dalam kunjungan ini. Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.


Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

12 jam lalu

Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

Jokowi mengingatkan beberapa barang bantuan yang kerap terabaikan untuk disalurkan ketika bencana, yaitu pakaian anak-anak dan perempuan.


Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

12 jam lalu

Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir Pakistan telah memaksa kurang lebih 800 ribu warga mengungsi.


Akui Ada Pembicaraan Politis dengan Rocky Gerung, Gibran: Tak Bahas Pilkada DKI

13 jam lalu

Akui Ada Pembicaraan Politis dengan Rocky Gerung, Gibran: Tak Bahas Pilkada DKI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan dalam pertemuan dengan Rocky Gerung tak membahas soal Pilkada DKI. Dia mengatakan ingin di Solo dulu.


Tomy Winata Ikut Dampingi Jokowi Lepas Bantuan Banjir Pakistan

13 jam lalu

Tomy Winata Ikut Dampingi Jokowi Lepas Bantuan Banjir Pakistan

Tomy Winata berdiri di belakang Jokowi, ketika kepala negara memberikan penjelasan kepada media terkait bantuan yang dikirimkan hari ini.


Jokowi Tetapkan Animal Holiday Setiap Senin di Taman Margasatwa Ragunan, Sejak Kapan?

13 jam lalu

Jokowi Tetapkan Animal Holiday Setiap Senin di Taman Margasatwa Ragunan, Sejak Kapan?

Animal Holiday berlaku di Taman Margasatwa Ragunan, setiap Senin kebun binatang ini tutup. Sejak kapan peraturan yang ditetapkan Jokowi itu?


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

15 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.


Mendag Zulkifli Hasan Beberkan Capaian 100 Hari Kerja: Panjang Prosesnya, Siang Malam Kerjanya

15 jam lalu

Mendag Zulkifli Hasan Beberkan Capaian 100 Hari Kerja: Panjang Prosesnya, Siang Malam Kerjanya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah genap 100 hari masa kerja sejak dilantik Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022, Menurutnya, apa saja capaiannya?


Jokowi: 19.600 Orang Mati Kelaparan Setiap Hari di Dunia

15 jam lalu

Jokowi: 19.600 Orang Mati Kelaparan Setiap Hari di Dunia

Jokowi mengaku baru saja mendapat laporan kalau ada 19.600 orang setiap hari yang mati kelaparan karena krisis pangan.


Jokowi Lepas Bantuan US$ 1 Juta Lebih untuk Banjir Pakistan

16 jam lalu

Jokowi Lepas Bantuan US$ 1 Juta Lebih untuk Banjir Pakistan

Jokowi memastikan bantuan yang akan diberikan tidak berhenti sampai di sini, sesuai dengan permintaan dari pemerintah Pakistan.