KPK Menunggu Langkah Konkret Presiden Jokowi soal Perpu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tokoh dan budayawan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 September 2019. Pertemuan untuk memberi masukan terkait permasalahan politik saat ini. TEMPO/Subekti.

    Sejumlah tokoh dan budayawan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 September 2019. Pertemuan untuk memberi masukan terkait permasalahan politik saat ini. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi belum mau berkomentar banyak mengenai wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK. Lembaga antirasuah itu menyatakan masih menunggu langkah konkret yang bakal dilakukan Jokowi.

    “Kalau Presiden memutuskan melakukan tindakan penyelamatan terhadap pemberantasan korupsi dengan menerbitkan (Perpu) atau tindakan lainnya, posisi KPK saat ini lebih pada menunggu,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Kamis, 26 September 2019.

    Sebelumnya, Jokowi mempertimbangkan mengeluarkan Perpu KPK setelah adanya banyak desakan dari masyarakat, salah satunya demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR pada 23 dan 24 September 2019. “Akan segera kami hitung, kalkulasi, dan nanti setelah kami putuskan akan kami sampaikan kepada para senior yang hadir,” kata dia seusai bertemu dengan para budayawan dan tokoh agama pada Kamis.

    Sejak awal rencana revisi UU KPK mendapatkan banyak penolakan dari publik. Akan tetapi, pemerintah dan DPR tetap mengesahkan perubahan itu pada sidang paripurna DPR, 17 September 2019. Gelombang penolakan itu kemudian memuncak pada aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di depan Gedung DPR selama dua hari. Tak cuma menolak revisi UU KPK, para mahasiswa juga menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU kontroversial lainnya.

    Febri mengatakan tim transisi mencatat setidaknya ada 26 poin perubahan dalam revisi UU KPK yang bisa membuat lembaga antirasuah itu lumpuh. Sejumlah poin krusial yang dicatat tim transisi, di antaranya soal keberadaan Dewan Pengawas dan pembatasan sejumlah kewenangan KPK. “Bukan cuma satu, tapi ada 26 poin,” kata Febri.

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang optimistis dalam menanggapi wacana penerbitan Perpu KPK. Ia menyebut Presiden Jokowi akan menjadi presiden paling keren bila benar menerbitkan aturan pengganti tersebut. “Untuk sementara saya katakan benar kata orang banyak, bahwa Jokowi Presiden Indonesia paling keren,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.