Mahfud MD Nilai Kondisi Sudah Genting untuk Terbitkan Perpu KPK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tokoh dan budayawan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 September 2019. Pertemuan untuk memberi masukan terkait permasalahan politik saat ini. TEMPO/Subekti.

    Sejumlah tokoh dan budayawan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 September 2019. Pertemuan untuk memberi masukan terkait permasalahan politik saat ini. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan kondisi saat ini sudah cukup genting sehingga bisa menjadi dasar bagi Presiden Joko Widodo  untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) mengenai Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru direvisi. Namun Mahfud menjelaskan bahwa penilaian kegentingan itu menjadi hak subjektif Jokowi.

    "Itu gampang, kan, memang sudah agak genting sekarang. Itu hak subjektif Presiden. Presiden menyatakan keadaan masyarakat dan negara seperti ini dan saya harus ambil tindakan, itu bisa dan sudah biasa dan tidak ada dipersoalkan," katanya saat menemani Jokowi menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 26 September 2019.

    Sebelumnya, Mahfud bersama sejumlah tokoh, budayawan, dan aktivis bertemu dengan Presiden Jokowi selama sekitar dua jam. Dalam pertemuan itu kedua pihak membahas opsi untuk menerbitkan perpu.

    Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Goenawan Mohamad, Butet Kartaradjasa, Franz Magnis Suseno, Sudhamek, Erry Riana Hadjapamekas, Christine Hakim, Quraish Shihab, Alissa Wahid, Arifin Panigoro, Emil Salim, Azyumardi Azra, Jajang C. Noer, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

    Menurut Mahfud, ada tiga mekanisme yang bisa dilakukan dalam rangka menyikapi UU KPK yang kontroversial. Pertama, DPR segera merevisi undang-undang tersebut setelah disahkan. Kedua, masyarakat mendaftarkan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi. Adapun yang terakhir melalui Perpu.

    "Yang tadi cukup kuat disuarakan yaitu lebih bagus mengeluarkan perpu agar itu ditunda dulu sampai ada suasana yang baik untuk membicarakan isinya, substansinya," ujarnya.

    Mahfud bercerita para tokoh akhirnya sepakat untuk menyarankan Jokowi menerbitkan perpu. "Presiden sudah menampung dan pada saatnya yang memutuskan Istana dan kami akan menunggu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," tuturnya. Namun ia tidak bisa memastikan kapan Jokowi bakal mengeluarkan perpu ini. "Nanti biar diolah lagi, ada tim hukumnya Istana."

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Atlet E-Sport, Jadi Miliarder Berkat Hobi Bermain Video Game

    Dunia permainan digital sudah bukan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kini, para atlet e-sport mampu meraup miliar rupiah hasil keterampilan mereka.