RUU Pertahanan Negara Disahkan, Mahasiswa Bisa Pelatihan Militer

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pemain berusaha merebut bola saat mengikuti pertandingan sepakbola lumpur di area persawahan Desa Peunaga Paya, Kecamatan Meureuboe, Aceh Barat, Aceh, Kamis 15 Agustus 2019. Kegiatan sepakbola lumpur yang digelar Komando Distrik Militer (Kodim) 0105/Aceh Barat dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia sekaligus untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta menjaga dan memperhatikan kedaulatan NKRI. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

    Sejumlah pemain berusaha merebut bola saat mengikuti pertandingan sepakbola lumpur di area persawahan Desa Peunaga Paya, Kecamatan Meureuboe, Aceh Barat, Aceh, Kamis 15 Agustus 2019. Kegiatan sepakbola lumpur yang digelar Komando Distrik Militer (Kodim) 0105/Aceh Barat dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia sekaligus untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta menjaga dan memperhatikan kedaulatan NKRI. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

    TEMPO.CO, Jakarta - Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau RUU PSDN resmi disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan pada hari ini, Kamis, 26 September 2019.

    "Apakah Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat disetujui menjadi undang-undang?" ujar Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto selaku pimpinan sidang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Kamis, 26 September 2019.

    "Setuju," ujar peserta rapat yang hadir.

    Dengan disahkannya RUU PSDN ini menjadi undang-undang, setiap Warga Negara bisa mendapatkan pendidikan dasar militer dengan mendaftar menjadi calon komponen cadangan. Batas usia calon pendaftar yakni; WNI yang berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Peserta yang lulus seleksi nantinya wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan dan mendapat uang saku.

    Mahasiswa dan pekerja atau buruh juga bisa mengikuti pelatihan ini. Berdasarkan Pasal 36 UU PSDN ini disebutkan, calon komponen cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja dan tetap memperoleh hak.

    Calon Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran juga tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik dan tetap memperoleh hak akademis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.