Jokowi Perintahkan Menristekdikti Redam Demo Mahasiswa

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa melakukan aksi teatrikal di halaman kantor DPRD Sumatera Barat (Sumbar), di Padang, Rabu, 25 September 2019. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di provinsi itu menduduki Kantor DPRD Sumbar sekaligus menyampaikan tuntutan mereka menolak sejumlah RUU yang akan disahkan DPR RI. ANTARA

    Mahasiswa melakukan aksi teatrikal di halaman kantor DPRD Sumatera Barat (Sumbar), di Padang, Rabu, 25 September 2019. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di provinsi itu menduduki Kantor DPRD Sumbar sekaligus menyampaikan tuntutan mereka menolak sejumlah RUU yang akan disahkan DPR RI. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta untuk meredam demo mahasiswa terkait penolakan terhadap sejumlah undang-undang kontroversial.

    Pemerintah ingin mahasiswa kembali ke kampus dan tidak turun ke jalan. "Arahannya adalah jangan sampai menggerakkan massa, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh keamanan, jangan sampai terjadi mengacaukan keamanan, jangan sampai terjadi," kata Nasir usai bertemu dengan presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 25 September 2019.

    Nasir mengimbau agar mahasiswa mengedepankan dialog ketimbang berunjuk rasa. Ia menuturkan dalam waktu dekat akan mendatangi kampus-kampus besar untuk menyampaikan pandangan pemerintah. "Besok saya akan datang ke Semarang. Sorenya saya ke Madiun, Sabtu ke Pondok Pesantren. Kami akan jelaskan apa yang disampaikan pemerintah," kata dia.

    Nasir mengimbau kepada para rektor dan pimpinan perguruan tinggi se Indonesia agar mencegah para mahasiswa berunjuk rasa. Ia mengancam akan memberi sanksi kepada rektor jika ada mahasiwanya yang berdemonstrasi atau ditemukan dosen yang mengerahkan anak didiknya untuk turun ke jalan.

    "Rektornya yang akan kami berikan sanksi. Dosennya nanti (urusan) rektor kan. Kalau dia (rektor) tidak menindak, rektornya yang kami tindak," ucapnya.

    Seperti diketahui, sepekan terakhir gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi di berbagai kota. Puncaknya pada Selasa kemarin ribuan mahasiswa mengepung gedung MPR/DPR di Senayan untuk menolak sejumlah undang-undang kontroversial.

    Sejumlah  pengamat politik  menyarankan, Presiden Jokowi semestinya memahami keresahan generasi milineal dan kalangan yang  pro KPK untuk mengatasi demonstrasi. Presiden Jokowi seharusnya meniru cara SBY   ketika  mengatasi hal serupa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.