TEMPO.CO, Surabaya - Massa dari Gerakan Aliansi Sipil yang kebanyakan merupakan mahasiswa mulai berkumpul di sekitar Tugu Pahlawan, Surabaya pada Rabu, 26 September 2019. Mereka akan berunjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RKHUP di depan kantor DPRD Jawa Timur
Dari pantauan Tempo pukul 10.30, massa sejauh ini didominasi elemen mahasiswa yang ada di Surabaya. Mereka datang dengan mengenakan jas almamater dan sebagian lainnya berkostum hitam-hitam dengan pita melilit di lengan.
Selain dari elemen mahasiswa, massa dari pelajar juga tampak ikut bergabung. Mereka ikut berbaur dengan para mahasiswa. Rencananya pada pukul 11.00 massa akan longmarch menuju kantor DPRD Jawa Timur yang berada di Jalan Indrapura.
Zamzam, koordinator aksi dari eleman mahasiswa, mengatakan mahasiswa yang akan ikut aksi ada sebanyak 80 elemen. "Bukah hanya dari elemen mahasiswa. Tapi juga ada elemen yang lain. Misalnya buruh," kata Zamzam kepada Tempo.
Aliansi Gerakan Sipil sebelumnya dalam rilisnya menyatakan tujuh tuntutan dalam aksi bertajuk #SurabayaMelawan tersebut. Berikut tuntutannya:
1. Mendesak Presiden Jokowi membuat Perppu untuk membatalkan UU KPK. Mendukung upaya KPK melakukan judicial review
2. Mendesak DPR RI untuk segara mengesahkan RUU PKS
3. Mendesak transparansi penyelidikan kebarakan hutan dan lahan yang tengah terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Mendesak untuk diumumkannya perusahaan tersangka kasus karhutla kepada publik. Tolak peninjaukan kembali pemerintah terhadap kasus karhutla
4. Tolak RUU Ketenagakerjaan
5. Tolak RUU RKHUP
6. Tolak dwifungsi aparat
7. Mendorong pemerintah melakukan dialog dengan rakyat Papua. Menyelesaikan kasus diskriminiasi rasial dan permasalahan HAM yang terjadi di sana.
Menghadapi demo yang terus terjadi, sejumlah pengamat politik menyarankan, Presiden Jokowi mesti memahami keresahan generasi milineal dan kalangan yang pro KPK untuk mengatasi demonstrasi. Pemerintah seharusnya tidak nekat, Jokori perlu meniru cara SBY ketika mengatasi hal serupa.
