Aliansi Sipil dan Mahasiswa di Surabaya Bersiap Turun ke Jalan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa gabungan dari berbagai Perguruan Tinggi di Banten berunjuk rasa di Jalan Ahmad Yani, Serang, Selasa, 24 September 2019. Mereka bergabung dengan elemen pergerakan lainya menolak pengesahan UU KPK dan rancangan KUHP karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, demokrasi dan HAM. ANTARA

    Mahasiswa gabungan dari berbagai Perguruan Tinggi di Banten berunjuk rasa di Jalan Ahmad Yani, Serang, Selasa, 24 September 2019. Mereka bergabung dengan elemen pergerakan lainya menolak pengesahan UU KPK dan rancangan KUHP karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, demokrasi dan HAM. ANTARA

    TEMPO.CO, Surabaya - Massa dari Gerakan Aliansi Sipil yang kebanyakan merupakan mahasiswa mulai berkumpul di sekitar Tugu Pahlawan, Surabaya pada Rabu, 26 September 2019. Mereka akan berunjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RKHUP di depan kantor DPRD Jawa Timur 

    Dari pantauan Tempo pukul 10.30, massa sejauh ini didominasi elemen mahasiswa yang ada di Surabaya. Mereka datang dengan mengenakan jas almamater dan sebagian lainnya berkostum hitam-hitam dengan pita melilit di lengan.

    Selain dari elemen mahasiswa, massa dari pelajar juga tampak ikut bergabung. Mereka ikut berbaur dengan para mahasiswa. Rencananya pada pukul 11.00 massa akan longmarch menuju kantor DPRD Jawa Timur yang berada di Jalan Indrapura.

    Zamzam, koordinator aksi dari eleman mahasiswa, mengatakan mahasiswa yang akan ikut aksi ada sebanyak 80 elemen. "Bukah hanya dari elemen mahasiswa. Tapi juga ada elemen yang lain. Misalnya buruh," kata Zamzam kepada Tempo.

    Aliansi Gerakan Sipil sebelumnya dalam rilisnya menyatakan tujuh tuntutan dalam aksi bertajuk #SurabayaMelawan tersebut. Berikut tuntutannya:

    1. Mendesak Presiden Jokowi membuat Perppu untuk membatalkan UU KPK. Mendukung upaya KPK melakukan judicial review

    2. Mendesak DPR RI untuk segara mengesahkan RUU PKS

    3. Mendesak transparansi penyelidikan kebarakan hutan dan lahan yang tengah terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Mendesak untuk diumumkannya perusahaan tersangka kasus karhutla kepada publik. Tolak peninjaukan kembali pemerintah terhadap kasus karhutla 

    4. Tolak RUU Ketenagakerjaan

    5. Tolak RUU RKHUP 

    6. Tolak dwifungsi aparat

    7. Mendorong pemerintah melakukan dialog dengan rakyat Papua. Menyelesaikan kasus diskriminiasi rasial dan permasalahan HAM yang terjadi di sana.

    Menghadapi demo  yang terus terjadi, sejumlah  pengamat politik menyarankan, Presiden Jokowi mesti memahami keresahan generasi milineal dan kalangan yang  pro KPK untuk mengatasi demonstrasi. Pemerintah seharusnya tidak nekat,  Jokori perlu meniru cara SBY   ketika  mengatasi hal serupa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Atlet E-Sport, Jadi Miliarder Berkat Hobi Bermain Video Game

    Dunia permainan digital sudah bukan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kini, para atlet e-sport mampu meraup miliar rupiah hasil keterampilan mereka.