Temui Pelajar Korban Demo DPR, KPAI: Ada Dugaan Dipukul Polisi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana demonstrasi pelajar yang berujung ricuh di belakang gedung DPR, Jakarta, 25 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Suasana demonstrasi pelajar yang berujung ricuh di belakang gedung DPR, Jakarta, 25 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menemukan sejumlah fakta setelah bertemu dan mewawancarai 14 pelajar yang luka-luka akibat demonstrasi di Gedung DPR, kemarin. Mereka ditemui di RS AL Mintohardjo.

    Korban-korban yang terluka diduga akibat pukulan aparat. "Ada satu yang luka lebam di sekujur tubuh dan mata kanan bengkak karena di pukul sekitar 10 polisi," ujar Retno lewat keterangan tertulis pada Kamis, 26 September 2019. Anak itu dipukuli ketika terpisah dari rombongan saat massa kocar-kacir di siram gas air mata bertubi-tubi.

    Sebagian anak terluka karena terjatuh saat disiram gas air mata, pingsan karena kelelahan, dan belum makan sedari siang. Ada pula yang pingsan karena dehidrasi kekurangan minum diterik matahari siang itu.

    Retno juga menemukan korban-korban yang dilarikan ke rumah sakit tidak hanya anak SMK (dalam ajakan medsos disebut STM), tetapi juga siswa SMA dan SMP. "Bahkan korban patah tulang yang akan menjalani operasi pagi ini adalah siswa SMPN di Jakarta Selatan."

    Menurut keterangan yang diperoleh Retno, anak-anak ini mengaku ikut unjuk rasa karena ajakan dari media sosial, seperti instagram dan aplikasi WhatsApp. "Namun ada anak korban yang tidak tahu diajak untuk demo kawan sekolahnya, tahunya diajak jalan-jalan ke pusat kota, nanti dapat makan dan minum."

    Ada pula diajak teman main di rumah namun ternyata untuk ikut aksi di DPR bahkan diminta membolos sekolah hari itu. “Anak ini masih SMP dan yang mengajak siswa SMA.” Siswa SMP ini mengalami patah tulang pada lengan.

    KPAI mengimbau orang tua dan pihak sekolah menjaga dan mengawasi siswa SMP-SMA/SMK/STM/MA dan melarang dan mencegah anaknya ikut aksi demo di DPR.

    KPAI meminta pihak kepolisan agar menangani anak-anak yang diamankan di POLDA Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. “Tangani sesuai ketentuan UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," ujar Retno.

    Retno juga meminta cyber POLRI dan Keminfo melacak para penyebar undangan aksi pelajar ke DPR karena mereka harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, harus dihukum seberat-beratnya sesuai peraturan perundangan, karena diduga mengeksploitasi anak-anak dan telah membahayakan keselamatan anak-anak. "Negara harus hadir melindungi anak-anak Indonesia."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.