RUU PKS Belum Bisa Disahkan, DPR Minta Mahasiswa Bersabar

Massa yang menuntut pengesahan RUU PKS bersebelahan dengan massa yang menolak RUU PKS saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menuntut Komisi 8 DPR RI untuk melanjutkan pembahasan dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Marwan Dasopang meminta mahasiswa bersabar lantaran Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS belum bisa disahkan pada September ini. Dalam unjuk rasa mahasiswa di gedung DPR kemarin, salah satu tuntutan mahasiswa adalah pengesahan RUU PKS.

Marwan mengatakan, dia pun sebenarnya berharap RUU PKS bisa rampung dan disahkan di periode ini. "Saya pikir (mahasiswa) bersabar ya, sekali pun saya bolak-balik mengatakan punya harapan bisa selesai, itu kan harapan saya," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.

Marwan mengatakan pembahasan RUU PKS akan dilanjutkan pada masa kerja DPR periode 2019-2024. Adapun di sisa waktu ini, pemerintah dan DPR sepakat membentuk tim perumus untuk membahas rancangan undang-undang yang dibahas sejak Juni 2017 tersebut.

"Tidak mungkin lagi (di periode sekarang)," kata Ketua Panitia Kerja RUU PKS ini.

Di sisi lain, Ketua Panitia Kerja RUU PKS dari pihak pemerintah, Vennetia Danes mengatakan pihaknya tinggal menunggu kejelasan sikap DPR. Dia mengatakan pemerintah sudah siap dengan daftar inventaris masalah (DIM).

"Kalau kami 24 jam kalau rakyat menuntut itu ayo kita bikin the best. Tapi kalau nepuk tangan kan harus dua tangan. Enggak bisa satu tangan. Harus ada counterpart," kata Vennetia secara terpisah di lokasi yang sama.

Dalam rapat panja pemerintah dan DPR yang digelar hari ini, sebenarnya pembentukan timus sempat disetujui di awal. Namun Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Iskan Qolba Lubis menyatakan partainya menolak pembentukan timus.

Menurut Marwan, PKS menganggap pembentukan timus harus melalui kesepahaman ihwal substansi. "(Alasannya) karena membentuk timus itu kan harus tuntas tentang kesepahaman substansi. Kami belum sampai kesepahaman substansi, baru kesepahaman untuk percepatan tata cara membuat, maka dibentuk timus."

Sedangkan PKS sejak awal menyatakan belum sepakat terkait sejumlah hal dalam RUU PKS, bahkan menyangkut judul yang menurut mereka harus diganti dengan RUU Penghapusan Kejahatan Seksual.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

34 menit lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Mahasiswa Telkom University Rancang Toilet Cerdas untuk Pantau Kesehatan

13 jam lalu

Mahasiswa Telkom University Rancang Toilet Cerdas untuk Pantau Kesehatan

Tim mahasiswa Telkom University menawarkan kebaruan dari pengembangan aplikasi dan penggunaan toilet.


Fadel Muhammad Dukung Mahasiswa Jadi Entrepreneur

17 jam lalu

Fadel Muhammad Dukung Mahasiswa Jadi Entrepreneur

Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengingatkan mahasiswa tidak beramai-ramai ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)


Tim Telkom University Kembangkan Aplikasi Diagnosis Dini Autisme

1 hari lalu

Tim Telkom University Kembangkan Aplikasi Diagnosis Dini Autisme

Pembuatan aplikasi itu melibatkan anggota tim dari mahasiswa Telkom University.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


Polda Aceh Terus Periksa Kasus Beasiswa, Penerima Beasiswa di Aceh Timur Akui Ada Pemotongan oleh Korlap

1 hari lalu

Polda Aceh Terus Periksa Kasus Beasiswa, Penerima Beasiswa di Aceh Timur Akui Ada Pemotongan oleh Korlap

Kasus mahasiswaAceh yang terindikasi terima beasiswa meski tak sesuai syarat masih diperiksa Polda Aceh. Di Aceh Timur ada peomtongan oleh korlap.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Telkom University Terima 8.036 Mahasiswa Baru dari 100 Ribu Lebih Pendaftar

1 hari lalu

Telkom University Terima 8.036 Mahasiswa Baru dari 100 Ribu Lebih Pendaftar

Kini total mahasiswa Telkom University berjumlah 32 ribu orang.


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

2 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.