DKPP Pulihkan Nama Baik 27 Penyelenggara Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DKPP Harjono (kanan) memberikan cendera mata kepada mantan anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat konferensi pers terkait dengan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DKPP unsur Bawaslu di gedung Bawaslu, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. DKPP melakukan PAW <i>ex officio</i> unsur Bawaslu sebagai anggota DKPP, dari semula Ratna Dewi Pettalolo menjadi Fritz Edward Siregar, dengan masa jabatan 2018-2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DKPP Harjono (kanan) memberikan cendera mata kepada mantan anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat konferensi pers terkait dengan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DKPP unsur Bawaslu di gedung Bawaslu, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. DKPP melakukan PAW ex officio unsur Bawaslu sebagai anggota DKPP, dari semula Ratna Dewi Pettalolo menjadi Fritz Edward Siregar, dengan masa jabatan 2018-2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pada sidang yang digelar Rabu 25/9 untuk merehabilitasi atau pemulihan nama baik bagi 27 penyelenggara yang sempat menjadi teradu pada perkara Pemilu 2019.

    Ketua majelis sidang DKPP, Harjono saat membaca amar putusan perkara nomor 100-PKE-DKPP/V/2019, di Jakarta, Rabu mengatakan dari 27 penyelenggara pemilu tersebut juga terdapat dua nama pimpinan institusi penyelenggara pemilu yakni Ketua KPU RI, Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI, Abhan.

    "Memutuskan untuk menolak pengaduan dari pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik teradu I Arief Budiman selaku Ketua KPU dan teradu II sebagai Ketua Bawaslu RI," kata Harjono.

    Selanjutnya, DKPP juga memutuskan memulihkan nama baik dari ketua dan komisioner KPU Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Asmat Papua, Indragiri Hulu Riau, dan dua komisioner KPU Kabupaten Taliabu, Maluku Utara.

    Kemudian, DKPP juga memulihkan nama baik dari petugas PPK dan KPPS sejumlah wilayah serta Ketua Panwascam Masalembo dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep

    Selain memulihkan nama baik, DKPP juga memberikan peringatan pada lima komisioner KPU tingkat kabupaten, tiga mendapatkan peringatan dan dua menerima peringatan keras.

    DKPP pada sidang tersebut juga menjatuhkan sanksi keras terhadap seorang petugas PPK dengan sanksi pemberhentian tetap.

    Harjono selaku ketua majelis bersama empat Anggota DKPP sebagai anggota majelis, yaitu Muhammad, Alfitra Salamm, Ida Budhiati dan Teguh Prasetyo menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan delapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu. 

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.