DKPP Pulihkan Nama Baik 27 Penyelenggara Pemilu 2019

Reporter

Editor

Purwanto

Ketua DKPP Harjono (kanan) memberikan cendera mata kepada mantan anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat konferensi pers terkait dengan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DKPP unsur Bawaslu di gedung Bawaslu, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. DKPP melakukan PAW ex officio unsur Bawaslu sebagai anggota DKPP, dari semula Ratna Dewi Pettalolo menjadi Fritz Edward Siregar, dengan masa jabatan 2018-2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pada sidang yang digelar Rabu 25/9 untuk merehabilitasi atau pemulihan nama baik bagi 27 penyelenggara yang sempat menjadi teradu pada perkara Pemilu 2019.

Ketua majelis sidang DKPP, Harjono saat membaca amar putusan perkara nomor 100-PKE-DKPP/V/2019, di Jakarta, Rabu mengatakan dari 27 penyelenggara pemilu tersebut juga terdapat dua nama pimpinan institusi penyelenggara pemilu yakni Ketua KPU RI, Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI, Abhan.

"Memutuskan untuk menolak pengaduan dari pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik teradu I Arief Budiman selaku Ketua KPU dan teradu II sebagai Ketua Bawaslu RI," kata Harjono.

Selanjutnya, DKPP juga memutuskan memulihkan nama baik dari ketua dan komisioner KPU Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Asmat Papua, Indragiri Hulu Riau, dan dua komisioner KPU Kabupaten Taliabu, Maluku Utara.

Kemudian, DKPP juga memulihkan nama baik dari petugas PPK dan KPPS sejumlah wilayah serta Ketua Panwascam Masalembo dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep

Selain memulihkan nama baik, DKPP juga memberikan peringatan pada lima komisioner KPU tingkat kabupaten, tiga mendapatkan peringatan dan dua menerima peringatan keras.

DKPP pada sidang tersebut juga menjatuhkan sanksi keras terhadap seorang petugas PPK dengan sanksi pemberhentian tetap.

Harjono selaku ketua majelis bersama empat Anggota DKPP sebagai anggota majelis, yaitu Muhammad, Alfitra Salamm, Ida Budhiati dan Teguh Prasetyo menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan delapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu. 

ANTARA






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

5 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

12 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

14 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

17 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

18 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

22 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

23 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

23 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

25 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

26 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.