TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan aparat yang melakukan tindakan represif saat menangani unjuk rasa mahasiswa di sejumlah tempat terjadi karena sudah mencapai ambang batas kesabaran.
"Meski aparat sudah dilatih, mentalnya sudah disiapkan, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, ambang batas itu bisa muncul, apalagi ini ada prajurit-prajurit baru dari kepolisian, ini juga selalu kira waspadai di lapangan. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan tingkat kesabaran," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 25 September 2019.
Moeldoko mengatakan, batas kelelahan itu muncul karena massa demonstrasi memaksakan unjuk rasa hingga malam hari. Kelelahan itu membuat kedua pihak, baik pendemo maupun aparat tidak terkontrol. "Itu batas kelelahan itu muncul, jengkel muncul, marah muncul, akhirnya uncontrolled. Begitu uncontrolled, aparatnya juga kadang-kadang uncontrolled, sama-sama lelah," ujarnya.
Menurut Moeldoko, Presiden Joko Widodo sejak awal sudah menyampaikan bahwa penanganan demo harus profesional dan proporsional. Pemerintah, kata dia, menghargai ekspresi pendapat para mahasiswa dalam demonstrasi. Ia menegaskan pemerintah tidak menganggap demo itu musuh.
Unjuk rasa mahasiswa berlangsung pada 23-24 September 2019 di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Makassar, Medan, Bandung, DI Yogyakarta, dan sebagainya. Mahasiswa menuntut pembatalan UU KPK, termasuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Dalam serangkaian aksi tersebut, terekam sejumlah dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan kepolisian kepada mahasiswa. Contohnya di Medan, dalam video beredar, terlihat sejumlah polisi mengeroyok seorang pria yang mengenakan almamater. Pria itu dikeroyok sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam gedung.
Di Jakarta, sebuah video juga beredar diduga berlokasi di Gedung JCC, Jakarta Pusat. Dalam video itu, terlihat belasan polisi Birmob mengeroyok satu pria hingga terkapar. Jurnalis yang merekam sempat mendapat intimidasi dari aparat.
