Ketua DPR Minta Polri Usut Pelaku Pembakaran Pos Polisi

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua DPR, Bambang Soesatyo berbicara saat saat membahas RKUHP bersama Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III, pimpinan fraksi-fraski DPR dan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 September 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta polisi mengusut pelaku kerusuhan pasca demonstrasi mahasiswa Selasa 24 September 2019. Ia mengaku yakin pelaku kerusuhan yang melakukan pembakaran bukan dari massa mahasiswa.

"Karena saya yakin dan percaya adik-adik saya, mahasiswa, tidak akan melakukan hal-hal seperti itu," ujar dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 September 2019.

Bamsoet, panggilan Bambang, mengapresiasi mahasiswa yang menarik diri ke kampusnya masing-masing, dan mengklarifikasi bahwa kerusuhan pembakaran bukan perbuatan mereka. Ia juga mengatakan telah mendapat konfirmasi dari beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Menurut Bamsoet, para mahasiswa sudah melihat ada massa yang menumpang dalam aksi tersebut. "Itu sebabnya saya meminta kepolisian dan petugas intelijen untuk mengusut tuntas siapa yang bermain dalam kerusuhan tadi malam," kata Bamsoet.

Dalam kericuhan pada Selasa malam, massa membakar pos polisi, dan menjebol gerbang besi di seberang stasiun Palmerah. Massa juga membakar pintu tol Pejompongan. Selain itu ada pula motor masyarakat yang dibakar massa.






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

11 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

11 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

14 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

17 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

18 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Bamsoet Buka Seminar dan Uji Kompetensi IMI Pusat

1 hari lalu

Bamsoet Buka Seminar dan Uji Kompetensi IMI Pusat

Ahli dari Federasi Balap Mobil Internasional dan Federasi Balap Motor Internasional menjadi narasumber.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.